Tim Jokowi dan Prabowo Tertibkan Anggotanya yang Bocorkan Hasil Rapat KPU

Jakarta - Timses Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakui ada keteledoran anggotanya yang memberikan informasi dari hasil keputusan rapat debat dengan KPU. Seharusnya masing-masing anggota timses bisa menjaga informasi yang mestinya ditutup rapat hanya untuk internal.

Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, mengatakan ada sebagian anggotanya yang tidak ikut dalam rapat tapi mengomentari keputusan bersama KPU. Hasilnya menimbulkan suasana menjelang debat menjadi kacau di tengah masyarakat.

"Banyak hal yang terungkap ke publik di dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya itu tidak dalam ranah untuk dipublikasikan. Terutama dari tim kami juga yang tidak ikut mengikuti proses, jadi kacau-balau," ujar Aria Bima dalam konferensi pers di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Baca juga: KPU: Total Ada 6, Debat Capres Pertama Punya 4 Segmen

Aria mengatakan pihaknya dan timses Prabowo-Sandiaga sepakat untuk menertibkan tanggapan simpang siur dari masing-masing anggotanya. Tidak hanya itu, dia juga bakal membuat aturan hal-hal apa saja yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

"Tapi kami sepakat Mas Priyo nanti juga akan menertibkan, saya pun akan memberikan aturan main. Mana yang masuk ranah publik dan mana yang itu menjadi bagian konsensus kesepakatan kita dalam membangun bernegosiasi," ujar Aria.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso, mengatakan KPU dan masing-masing paslon beberapa hari ini mendapat tindakan bully. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keputusan yang diambil terkait debat pertama. Padahal sudah ada kesepakatan antara KPU, TKN, dan BPN.

"Kami sampaikan apresiasi tinggi terhadap KPU secara kolektif sampai hari ini tetap memposisikan sebagai penyelenggara pemilu yang adil dan sesuai tata cara. Ini perlu saya nyatakan dan tegaskan karena lima hari terakhir ini, selain kami 02 dan 01, KPU juga mendapatkan imbas semacam pem-bully-an," kata Priyo.

"Ini bukan kehendak KPU saja, meskipun KPU punya wewenang itu. Tapi menanyakan hal itu kepada kami, baik 01 maupun 02. Kami simpulkan ide KPU layak kami dukung, ini betul-betul rembukan bersama," sambungnya. (idn/tor)