TKN Jokowi: Kubu Prabowo Tak Mau Ada Interaksi Antarpaslon di Debat

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengapresiasi KPU yang menyediakan waktu tanya jawab antarpaslon saat debat. Namun, TKN menyebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak menghendaki adanya sesi tanya jawab tersebut.

"TKN justru inginkan debat yang dinamis, di samping paslon menyampaikan sosialisasi materi dan visi-misinya dan menjawab pertanyaan dari para panelis, tetapi juga kami berharap ada interaksi di antara paslon. Interaksi dari antara paslon ini justru tidak dikehendaki oleh paslon nomor urut 2, dari tim Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak menghendaki. Kami tidak tahu apa kekhawatirannya," kata Wakil Ketua TKN Johnny G Plate di Gedung DRP, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Apakah karena konsep dari pihak sebelah tidak jelas sehingga dikhawatirkan nanti menjawab pertanyaannya tidak utuh dan tidak lengkap, kami juga tidak tahu. Tapi kami bersyukur bahwa KPU membuka peluang itu, agar ada juga interaksi di antara paslon sehingga debatnya menjadi dinamis dan menarik bagi publik," lanjutnya.

Baca juga: PDIP: Bocoran Debat Supaya Prabowo Tak Salah Sebut Haiti di Afrika

TKN, disebutkan Johnny, akan menanyakan banyak hal kepada pasangan Prabowo-Sandi, termasuk program, visi misi, intergritas paslon, dan rekam jejak. Menurut Johnny, integritas, rekam jejak, dan program itu harus sejalan dan tidak berlawanan arah dengan visi misi.

"Yang kita harapkan visi misi itu ya teknokratis, empiris, dan realisitis. Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf akan menampilkan visi dan misi yang teknokratis, yang empiris, dan yang realistis," ujar Johnny.

Johnny mengkhawatirkan rekam jejak Prabowo-Sandi yang belum pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hal tersebutlah yang menurutnya membuat program-program kubu 02 tidak memiliki arah yang jelas.

"Pak Prabowo tidak pernah sama sekali menduduki jabatan di pemerintahan, belum pernah sama sekali duduk di lembaga parlemen sebagai mitra pemerintah, anggota DPR tidak pernah. Bahkan di TNI tidak menyelesaikan sampai akhir masa tugasnya. Pak Sandiaga pun demikian, tidak punya pengalaman di parlemen sama sekali, sebagai wakil gubernur pun hanya satu tahun, lalu meninggalkannya dan ikut capres," paparnya.

"Jadi pengalamannya nggak punya. Berhadapan dengan Pak Joko Widodo yang pengalamannya berjenjang dan luar biasa, akibatnya program Joko Widodo dan Ma'ruf Amin cukup jelas arahnya, sedangkan program pasangan calon 02 Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak jelas arahnya, nah mungkin itu yang mereka khawatirkan," imbuh Johnny.

Baca juga: Sepakati Bocoran Pertanyaan Debat, Dahnil: Itu Resmi dari BPN Prabowo

Johnny juga tak menampik apabila pihaknya akan mengajukan pertanyaan terkait HAM kepada kubu lawan. Pertanyaan yang berkaitan dengan HAM dinilainya sebagai pertanyaan yang logis jika ditanyakan kepada Prabowo.

"Kalau isu hukum, HAM, tipikor dan terorisme itu isu yang nyata, yang relaistis, yang ada fakta. Jadi kalau ada yang bertanya kembali terkait dengan rekam jejak HAM Pak Prabowo itu rekam digitalnya ada dan itu pertanyaan yang logis. Kalau Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf kan jelas terbebas dari masalah HAM apalagi HAM berat," ungkapnya.

Jika ditanya kembali terkait penyelesaian kasus Novel Baswedan, Johnny menegaskan bahwa Presiden tidak boleh mengintervensi persoalan hukum apapun. Jika hal itu dilakukan Presiden, maka pemerintahan disebutnya cenderung menjadi otoriter.

"Apalagi masalah-masalah kriminal negara ini bukan saja masalah Pak Novel, begitu banyak. Kalau dituntut intervensi masalah Pak Novel Baswedan, demi keadilan yang lain pun menuntut presiden nengintervensi masalah hukumnya. Lalu hukum tidak jadi panglima, kan ini yang berbahaya," pungkasnya. (azr/gbr)