Over Kapasitas, Kumham Bali Utang Miliaran Rupiah untuk Makan Napi

Denpasar - Rutan Bagansiapiapi, Riau menjadi sorotan karena banyak penghuni yang tiduran bergelantungan dengan sarung yang digantung di jeruji besi bak kelelawar. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kemenkum HAM Bali Slamet Prihatara memastikan 'rutan kelelawar' itu tak dijumpai di Bali.

"Alhamdulilah Kalapas mengambil langkah-langkah memaksimalkan blok dulu yang ada. Kan kamar-kamar ada bloknya karena kamar tidak menampung, blok yang seharusnya tempat angin-angin jadi tempat hunian, tidak ada yang seekstrem di Bagansiapiapi," kata Toro di Kantor Kanwilkum HAM Bali, Denpasar, Bali, Senin (7/1/2019).

Baca juga: Geger Rutan Bak Kelelawar

Toro menyebut dari total 11 lapas dan rutan di Bali, Lapas Kerobokan merupakan lapas dengan jumlah napi terbanyak.

"Di Bali yang jelas super overkapasitas Lapas Kerobokan, yang jelas kapasitasnya 338 sementara isinya 1.500 lebih," tuturnya.

Dia menjelaskan napi di Lapas Kerobokan terdiri dari napi narkotika hingga tahanan negara. Dengan jumlah napi yang super overkapasitas itu, dia menyebut ada trik khusus untuk menangani para napi tersebut agar tidak chaos.

"Kerobokan adalah lapas yang dulu pernah dijuluki lapas terpanas di Indonesia itu perlu dicatat. Namun alhamdulilah selama 2018 sampai hari ini sudah sangat berkurang, katakanlah crowdednya. Yang jelas kita harus mencari akar permasalahannya di sana. Ketika overcrowded jangan dijadikan alasan, solusinya perbanyak kegiatan keterampilan, mandiri, maupun kegiatan olah raga, seni, dan sebagainya yang menjadikan di samping banyak saudara-saudara kita yang terlibat mereka tidak suntuk, dan buktinya di Kerobokan ada salah satu grup band napi, Antrabezz, yang mungkin tadinya impossible tapi ternyata possible," urai Toro.

Toro juga mengamini hampir seluruh lapas di Bali mengalami overkapasitas. Di antaranya Lapas Tabanan, hingga Lapas Khusus Kasus Narkotik di Bangli yang juga penuh dengan para tahanan. Dia juga tak menampik hingga saat ini pihaknya masih ada utang ke pihak ketiga untuk memberi makan para napi.

"Dari tahun ke tahun ongkos makan di Kerobokan selalu kurang. Seperti tahun 2018 itu diplot makanan 1.200 orang target Rp 14 ribu untuk tiga kali makan. Tapi isinya (LP Kerobokan) bukan 1.200 jadi 1.500 otomatis kontrak yang tadinya 1.200 ini kurang 300. Yang 300 ini kan jadi tanggungan pihak ketiga, terhutang, akhirnya negara utang sampai ke pihak ketiga, akan dibayarkan ketika anggaran baru turun, selalu seperti itu. Ketika kita usulkan supaya nggak nombok banyak misal di anggaran napi diusulkan 2 ribu, nanti bagian keuangan protes jadi serba salah," urainya.

Baca juga: Lapas yang Terhempas

"Saya kurang tahu, tapi sampai M-M'an itu (miliaran)," ucap Toro tanpa merinci angka pastinya.

Terpisah, Kepala Kanwilkum HAM Bali Sutrisno menyebut kini lapas-lapas sudah semakin humanis. Meski begitu, dia memastikan lapas menjadi salah satu UPT yang akan ditingkatkan pelayanannya

"Sekarang lapas sudah humanis, tempat besuk yang bagus, sudah ada besuk anak-anak ada ruangan anak-anak sudah memenuhi kriteria HAM. Saya kira itu hampir berlaku di seluruh Indonesia. Kita sambil evaluasi yang perlu ditingkatkan apa," ucap Sutrisno.

Kanwilkumham Bali Targetkan 50 UPT Dapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali Sutrisno menargetkan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) mendapat predikat wilayah bebas korupsi pada 2019. Sutrisno juga berjanji bakal meningkatkan pelayanan di kantornya menjadi lebih baik.

"Rencana ke depan jelas melanjutkan apa-apa yang sudah baik. Mendorong UPT-UPT yang belum WBK menjadi WBK. Sekarang yang sudah WBK baru Kanim Denpasar sehingga mendorong pelayanan lebih baik lagi," kata Sutrisno usai serah terima jabatan di kantornya, Denpasar, Bali Senin (7/1/2019).

Baca juga: Geger Rutan Bak Kelelawar

Sutrisno yang dilantik menjadi Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali itu menggantikan Maryoto Sumadi yang kini menjabat Sekretaris Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sutrisno mengatakan pihaknya juga bakal memastikan pengawasan terhadap warga negara asing di Bali semakin terkoordinasi dengan baik.

"Kita sudah mengawasi warga asing, kita juga harus melihat koridor, tentu di Bali ini memerlukan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Jangan sampai kita melakukan tindakan tapi jangan sampai merugikan masyarakat sendiri," terangnya. (ams/asp)