Bantah Kerja Paksa, Taiwan Jelaskan Program Kuliah Magang Mahasiswa RI

Jakarta - Pemerintah Taiwan membantah mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Hsing Wu Science and Technology University. Pemerintah Taiwan kemudian menjelaskan program kuliah magang yang diikuti para mahasiswa ini.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta, John C Cen dalam jumpa pers di kantornya, Gedung Artha Graha, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019). Pernyataan disampaikan dalam Bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan dalam keterangan tertulis.

"Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing dan sangat mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam 'Program Magang Industri-Universitas' untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan," kata John.

Baca juga: Kampus di Taiwan Bantah Suruh 'Kerja Paksa' ke Ratusan Mahasiswa Indonesia

John menegaskan para mahasiswa yang magang mendapatkan hak sesuai ketentuan. Dia juga membantah para mahasiswa bekerja lebih dari durasi yang ditentukan yaitu 20 jam.

"Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin, dan semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas," ungkapnya.

John mengklaim Kementerian Pendidikan Taiwan sudah memonitor universitas-universitas ini sejak pertama kali diluncurkan yaitu pada 2017. Ada sanksi bagi universitas yang melakukan penyimpangan. Sanksi pertama yaitu yaitu menghilangkan hak universitas untuk ikut serta di program kerjasama industri-universitas sementara yang kedua yaitu universitas bisa dituntut.

Baca juga: Cek ke Kampus, Kementerian Pendidikan Taiwan Bantah Mahasiswa RI Kerja Paksa

Setelah kabar dugaan kerja paksa ramai beredar, pemerintah Taiwan mengaku melakukan penyelidikan dengan menerjunkan seorang pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan. Pejabat itu mewawancarai para siswa pada 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019.

"Menurut semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan, dan mereka menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut," papar John.

"Semua siswa yang diwawancarai oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan ditawari kesempatan untuk dipindahkan ke universitas lain, tetapi mereka memilih untuk tinggal di Universitas Hsing Wu," sambungnya.

Baca juga: PPI Taiwan: Ada Kelebihan Jam Kerja Mahasiswa, tapi Bukan Kerja Paksa

John juga mengklarifikasi kabar mahasiswa Indonesia yang mengikuti kuliah magang dipaksa untuk makan babi. Dia menegaskan hal itu tidak benar.

"Saya juga ingin mengklarifikasi beberapa laporan bahwa mahasiswa dipaksa makan babi, itu tidak benar. Itu benar-benar tidak benar, itu hoax," ucap John dalam Bahasa Inggris.

Pada Jumat siang hari ini, redaksi mendapatkan surat dari mahasiswa Indonesia khususnya di Hsing Wu University yang menempuh kuliah dalam program Industry-Academia Collaboration. Dalam surat bertajuk 'Keberatan dan Petisi' itu disertakan tanda tangan 38 mahasiswa dan pernyataan yang pada intinya menyatakan pemberitaan media lokal mengenai kerja paksa, salah. Para mahasiswa memastikan pihak universitas tidak memberlakukan kerja paksa dan juga tidak memberikan makanan dari bahan babi kepada para mahasiswa.


Saksikan juga video 'DPRD Babel Minta Kepastian Nasib 294 Mahasiswa di Taiwan':

[Gambas:Video 20detik]

(imk/fjp)