Gerindra: Karding Asal Bunyi Sebut Prabowo Nikmati KKN Zaman Soeharto

Jakarta - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai pernyataan Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding yang menyebut Prabowo ikut menikmati KKN zaman Presiden Soeharto asal bunyi. Andre menyebut Karding tengah membangun narasi yang menyesatkan.

"Pernyataan Karding (soal Prabowo menikmati KKN zaman Soeharto) ini kan asbun, asal bunyi, membangun narasi yang menyesatkan soal bisnis Pak Prabowo," ujar Andre saat dihubungi, Jumat (28/12/2018).

Andre melanjutkan Prabowo memulai bisnisnya saat pensiun dari tentara dan baru pulang dari Yordania.

"Sudah jelas Pak Prabowo itu berbisnis di atas tahun 2000, setelah beliau pensiun dan pulang dari Yordan, membangun bisnisnya 2001, dan itu Pak Harto sudah berhenti tahun 1998, berarti asal bunyi," kata Andre.

Andre menyebut Prabowo saat ini didukung oleh Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat, yang merupakan parpol anak kandung reformasi yang telah berkomitmen memerangi KKN. Andre lalu menilai pernyataan Karding tersebut sebagai upaya menurunkan elektabilitas Prabowo yang kini mendekati capres Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Tim Jokowi: KKN Masif di Zaman Soeharto, Prabowo Ikut Menikmati

"Ini publik harus tahu ya, dalam satu bulan terakhir ini, publik secara sistematis (diberi gambaran) bahwa kubu Pak Jokowi menyerang secara personal Pak Prabowo mulai dari Islam radikal, lalu membangun khilafah, lalu tidak bisa menjadi imam salat, lalu Natal, lalu soal HAM juga sudah mulai dimainkan. Sekarang soal KKN, seperti Orde Baru. Saya rasa ini bentuk dari strategi yang memang sengaja dimainkan oleh kubu Pak Jokowi menyerang, mendiskreditkan Pak Prabowo," ungkap Andre.

"Dengan harapan bahwa survei Pak Prabowo yang di atas 40 persen, insyaallah bulan depan Januari ini setelah debat bisa menyalip Pak Jokowi. Diharapkan, dengan menyerang, dengan mendiskreditkan, survei Pak Prabowo ini stuck itu, tidak menyalip Pak Jokowi, itu strateginya," lanjutnya.

Andre justru menilai pemerintahan Jokowi tidak memiliki kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Menurut Andre, dari tahun 2016 hingga 2017 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak mengalami peningkatan.

"Zaman Pak Jokowi ini 2016 ke 2017 stuck kita, Indeks Persepsi Korupsi kita stuck, 2016 ke 2017 stuck," kata Andre.

Baca juga: Inas Hanura: BPN Lebih Nyaman Karni Ilyas karena Berpihak ke Prabowo

Andre meminta agar prestasi KPK dalam memberantas korupsi tidak diklaim oleh kubu Jokowi sebagai prestasi pemerintah. Dia lalu menyinggung soal kasus Novel Baswedan.

"Kasus Novel Baswedan, sudah 600 hari lebih, nanti bentar lagi 700 hari, sampai sekarang tidak ada tuh, jadi pemerintah itu hanya membangun narasi mendukung pemberantasan korupsi, tapi tidak berbuat konkret. Jangan prestasi KPK diklaim prestasi pemerintah. Prestasi pemerintah itu ya Kejaksaan Agung dan kepolisian," ucapnya.

Baca juga: Strategi Kampanye Kubu Prabowo: 5 Hari di Jawa 2 Hari di Pulau Lain

Sebelumnya diberitakan, Karding menyinggung hubungan antara mantan presiden Soeharto dan capres Prabowo Subianto yang tak lepas dari korupsi. Hal tersebut disampaikan Karding yang awalnya menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di titik terendah, di bawah 20, saat era Presiden Soeharto.

"Soeharto berkuasa dikenal dengan istilah masifnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prabowo adalah anak mantu Soeharto yang tidak bisa lepas dan dilepaskan dari keadaan ini. Prabowo ikut menikmati keuntungan Soeharto dan keluarga," kata Karding kepada wartawan, Jumat (28/12).



Tonton juga video 'Prabowo Sebut Indonesia Punah, Pengamat: Itu Ekspresi Politik Kecemasan':

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/dwia)