Mbah Putih Tersangka Atur Skor Tiba di Polda Metro Langsung Diperiksa

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 28 Des 2018 19:02 WIB
Anggota Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih. (Ristu Hanafi/detikSport)
Jakarta - Satgas Anti-Mafia Bola membawa anggota Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih dari Yogyakarta ke Polda Metro Jaya. Mbah Putih langsung diperiksa secara intensif terkait kasus dugaan pengaturan skor.

"Jadi ini baru sampai tadi sekitar jam 2-an tadi. Sekarang masih dalam pendalaman penyidik, kami periksa di Polda Metro Jaya," kata Ketua Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola, Kombes Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Mbah Putih ditangkap di sebuah hotel di Yogyakarta pada pagi tadi. Polisi sempat mencari Mbah Putih ke sejumlah tempat sebelum akhirnya ditemukan.






"Kemudian juga tadi pagi kami menangkap tersangka satu lagi inisial DI. Kami tangkap di Jogja sekitar jam 10-an di salah satu hotel. Sebelumnya kami sudah mencari yang bersangkutan ternyata di rumahnya tidak ada. Akhirnya kami mencari ke mana-mana nggak ada, akhirnya kami bisa mendapat informasi yang bersangkutan ada di salah satu hotel di Yogyakarta. Kami sudah tangkap dan siangnya kami terbangkan ke Jakarta," imbuhnya.

Namun Argo tak menjawab secara lugas mengenai kemungkinan Mbah Putih berencana kabur.

"Intinya, tim satgas sudah turun ke Yogyakarta, Semarang, Pati, kami cari semua. Kami ketemunya, dari pada pelaku D ini, baru tadi pagi," imbuhnya.





Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat tersangka. Keempatnya adalah anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, eks anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto, perempuan bernama Anik Yuni Artika Sari, dan yang terakhir anggota Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih.

Keempat tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. (knv/fdn)