Gubernur dan Walikota Korban Calo DPR Diminta Melapor

Jakarta - Geram dengan ulah teman-temannya sendiri, anggota Fraksi PAN DPR Patrialis Akbar mendesak pimpinan dewan melayangkan surat kepada guberur dan walikota se-Indonesia. Pejabat-pejabat itu diminta melaporkan perilaku anggota dewan yang seperti calo."Pimpinan harus melayangkan surat secara terbuka agar mereka (gubernur dan walikota) melaporkan perilaku anggota dewan yang pernah menerima uang atau menjanjikan anggaran dari APBN," ungkap Patrialis saat melakukan interupsi dalam sidang paripurna di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (6/9/2005).Patrialis juga meminta kepada Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR agar segera mengadakan sidang khusus secepatnya dan mengambil tindakan apabila terbukti ada praktik percaloan di DPR."Kami minta kepada BK untuk melakukan sidang khusus dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Patrialis seraya meminta BK membongkar praktik calo di DPR agar nama baik dewan tetap terjaga."Kita tidak mau ada calo gentayangan yang merangkap sebagai anggota DPR. Jadi harus diusut setuntas-tuntasnya baik itu orang dalam maupun orang luar," kata dia.Pernyataan serupa juga disampaikan Tiurlan Hutagaol dari FPDS. Menurutnya, BK tidak bisa bekerja tanpa pengaduan dari pimpinan dewan maupun masyarakat. Namun jika pengaduan sudah disampaikan maka BK harus segera memprosesnya.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif yang memimpin sidang menyatakan pimpinan dewan sudah menyerahkan surat pengaduan kepada BK. Dia juga mengaku sudah berbicara dengan Ketua BK Slamet Effendi Yusuf yang menyatakan, mulai Rabu (7/9/2005) akan dilakukan rapat untuk menyelesaikan praktik percaloan di DPR. (umi/)