PPP Usul Penyelesaian HAM Masa Lalu Secara Nonyudisial

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan penyelesaian kasus HAM masa lalu melalui cara nonyudisial atau tidak melalui pengadilan. Usulan itu akan disampaikan melalui Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di debat capres soal HAM.

"Ini saya dari sisi PPP ya. Yang harus kita kembangkan diskursusnya adalah penyelesaian nonyudisial, karena apa? Pertama yang kami lihat, itu proses pembuktiannya bukan sesuatu yang mudah," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).

Baca juga: Kritik Juru Debat Jokowi dan Prabowo, Fahri Sarankan Anggota DPR Maju

"Peristiwanya juga sudah begitu lama. Nah kalau itu dipaksakan hanya untuk memuaskan, katakanlah karena pengin ada keinginan ada yang dihukum, nah kalau lepas itu kan nanti jadi isu yang lain kan? Pasti nanti ada isu pengadilannya nggak kredibellah, penegak hukumnya kurang sungguh-sungguh dan sebagainya," sambungnya.

Usulan itu disebutnya akan dibawa oleh TKN dalam debat capres saat membahas soal HAM. Hal itu menurutnya menjadi jalan terbaik menyelesaikan persoalan HAM sebelum permasalahan itu menyebar luas.

Baca juga: Tatap Debat Pertama Capres, PAN Banggakan Portofolio Prabowo

"Nah ini yang antara lain kalau dari sisi PPP yang dibawa ke dalam internal TKN 01. Jadi ya harus ada keberanian untuk alternatif, sudah kita dorong saja penyelesaian nonyudisial, jadi diskursusnya ada di situ. Ada dibentuk penyelesaian nonyudisial seperti apakah yang harus ditempuh itu dan bagaimana harus melangkah," ungkap Arsul.

Wakil Ketua TKN itu menyebut, penyelesaian lewat jalur nonyudisial untuk kasus HAM masa lalu dapat mengurangi tuduhan-tuduhan kriminalisasi atau politisasi ketimbang kasus itu dibawa ke ranah yudisial. (gbr/gbr)