KPK Bahas Peluang Usut Kasus Novel Lewat Pasal Merintangi Penyidikan

Faiq Hidayat - detikNews
Jumat, 21 Des 2018 19:07 WIB
Komisioner Komnas HAM menyerahkan laporan tim pemantauan kasus Novel ke KPK. (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - KPK menerima laporan akhir hasil tim pemantauan penanganan kasus teror terhadap Novel Baswedan dari Komnas HAM. Rekomendasi yang terdapat dalam laporan tersebut nantinya bakal dibahas untuk tindak lanjutnya.

"Kami menyimpulkan rekomendasi itu memang perlu ditindaklanjuti dengan disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Komnas jumlah saran-saran untuk ditindaklanjuti yang baik itu saran buat KPK. Buat KPK, yang lain yang menurut saya saran itu mungkin menjadi sebuah titik di mana kita bisa menemukan siapa pelakunya. Kira-kira begitu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang setelah menerima laporan hasil tim pemantauan Komnas HAM di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).


Saut juga menanggapi soal saran Komnas HAM untuk menggunakan pasal obstruction of justice atau pasal merintangi penyidikan dalam mengungkap kasus Novel. Menurut KPK, saran tersebut bakal dipelajari apakah memang bisa digunakan atau tidak.

"Ada dua pemikiran tadi ya, di antaranya kita juga berdiskusi kasusnya seperti apa. Kan kita kalau seseorang mungkin Saut nih, saya lagi kerja terhadap satu kasus, harus dicari dulu kan kasus apa yang ditangani oleh Saut sehingga Saut timpukin. Kira-kira kan begitu, ya. Nah, itu kita mencari dulu yang mana. Tapi, kalau lari ke sana, nanti itu bisa jadi juga nggak akan ketemu pelakunya, bisa juga ketemu. Jadi ini masih dalam diskusi yang seperti apa kita bisa mendekati kalau memang kita mau pakai obstruction of justice," jelasnya.

"Kalau memang obstruction of justice terhadap Novel itu lagi ngapain sebenarnya, jadi masih panjang. Oleh sebab itu, teman Komnas agak lebih spesifik lagi, sudah bentuk tim baru," sambung Saut.



Sementara itu, komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan bisa saja dibentuk tim baru untuk mendalami apakah bisa digunakan pasal obstruction of justice untuk mengungkap kasus teror Novel atau tidak. Dia juga kembali menyebut Komnas HAM merekomendasi Polri membentuk tim gabungan untuk mengungkap fakta-fakta kasus Novel.

"Dari Komnas terkait obstruction of justice bisa dilihat dua hal. Pertama, yang disampaikan Pak Saut dan kedua bisa saja bentuk tim dulu dan kemudian didalami dan kiranya bukti awal memadai bisa segera dibikin sprindik, ya," ujar Sandrayati.

"Rekomendasi Komnas, kami juga merekomendasikan kepada Kapolri untuk membentuk tim gabungan. Nanti gabungan itu baik dari Polri, kemudian KPK, pakar, dan beberapa tokoh masyarakat untuk itu. Kami juga merekomendasikan agar Presiden melakukan pengawasan, pemantauan, dan memastikan bahwa tim bekerja. Jadi tentunya kami juga berharap pimpinan KPK ikut terus mengawal rekomendasi tersebut," imbuhnya.

(fai/haf)