Ketua DPR Minta Menlu Beri Respons Keras ke China soal Muslim Uighur

Jakarta - DPR meminta pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri untuk memberikan respons keras kepada Duta Besar China di Indonesia terkait krisis kemanusiaan di Uighur, Xinjiang, China. DPR juga meminta Kemenlu ikuti langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Terkait penindakan sekelompok umat Islam di China, kami DPR mendesak dan mendorong pemerintah memberikan respon yang keras, dan disampaikan ke Duta Besar China," ucap Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kaffeine SCBD, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

Baca juga: Surati Komisi HAM PBB, Yusril Minta Penyelidikan soal Kondisi Muslim Uighur

Politikus yang kerap disapa Bamsoet itu mengatakan, DPR sudah mengeluarkan pernyataan saat penutupan sidang paripurna soal krisis di Uighur. Menurutnya, saat itu DPR mendesak Menlu Retno LP Marsudi mendukung PBB membebaskan umat muslim di sana.

"DPR sebenarnya sudah mengeluarkan statement saat penutupan sidang. Merespons apa yang jadi pertanyaan PKS dan Gerindra ketika itu. Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Menlu, untuk mendukung langkah-langkah PBB untuk menyelesaikan dan membebaskan umat muslim yang ada di sana," jelasnya.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin juga menyoroti kondisi muslim di Uighur. Lukman meminta China menjelaskan apa yang terjadi di sana.

"Dalam dunia global dengan kecepatan arus informasi seperti saat ini, kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui masyarakat dunia," kata Lukman seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima detikcom dari Humas Kemenag, Rabu (19/12).

Baca juga: Menag Harap China Jelaskan Persoalan Uighur ke Dunia

Sebelumnya diberitakan China dihujani berbagai kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas sejumlah besar warga suku Uighur, kelompok minoritas muslim negeri itu, antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.

Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga 1 juta warga Uighur dan kelompok muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program 'reedukasi, atau 'pendidikan ulang'.

Pemerintah Cina membantah tudingan kelompok-kelompok HAM itu. Pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang. (zap/zak)