"Ya jangankan di Sulawesi Barat, kami di Jawa Barat, kemudian sebelumnya, sebelum kejadian Demokrat itu sebenarnya kejadian PDI Perjuangan dulu. Baliho kami (milik) Pak Efendi Sianipar itu dirusak. Tapi respons kami kan perusakan itu tidak kami dramatisir," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).
Hasto meminta kejadian perusakan baliho itu dilaporkan ke pihak berwajib dan tidak perlu didramatisasi. Hasto juga menegaskan PDIP tidak mengambil efek elektoral dari kejadian ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto kembali menyatakan agar persoalan perusakan baliho diserahkan kepada pihak berwajib. Ia mencontohkan, saat kejadian penyerangan kantor PDI pada 1997, pihaknya juga menyerahkan hal itu kepada kepolisian walaupun ia mengklaim sudah mengetahui aktor intelektualnya.
"Saat itu ada yang menanyakan kenapa Ibu Mega menggugat di lebih dari 267 kabupaten? Bukankah hakim, jaksa, polisi, saat itu dikuasai oleh pemerintahan yang otoriter? Lalu Ibu Mega menjawab, 'Masa di antara 267 aparat penegak hukum, ya jaksa, ya hakim, ya kepolisian, tidak ada satu pun yang punya nurani?' Jadi berpolitik itu dengan mata hati," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah alat peraga kampanye milik PDIP dan baliho Jokowi-Ma'ruf Amin dirusak di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Beberapa alat peraga, seperti baliho dan spanduk, rusak dengan cara disobek.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Putu Suardana membenarkan hal tersebut. Pihaknya juga akan segera melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib.
"Yang jelas, PDIP akan membuat laporan, bahkan setelah melapor ke KPU dan Bawaslu, kita diarahkan untuk turut membuat laporan secara resmi ke Polda Sulbar," terang Putu Suardana ketika dimintai konfirmasi wartawan, Senin (17/12). (azr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini