DetikNews
Senin 17 Desember 2018, 19:14 WIB

DPR: Indonesia Perlu Bertindak Konkret bagi Kemerdekaan Palestina

Tia Reisha - detikNews
DPR: Indonesia Perlu Bertindak Konkret bagi Kemerdekaan Palestina Foto: dok. DPR
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan persatuan dan keberanian dunia Islam adalah syarat pembebasan Al-Quds atau Palestina. Menurutnya, dulu syarat ini dijadikan misi dan ciri Presiden Pertama RI Bung Karno, yang juga sejalan dengan prinsip Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini.

"Kita tidak bisa berharap dari Amerika. Kenapa? Jangankan ada negara yang namanya Palestina, ada perdamaian itu sendiri mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau ada perdamaian? Karena kalau damai, bisnis mereka berhenti. Kasarnya, kalau saya bikin senjata untuk perang, tapi kalau perangnya nggak ada, kan perusahaan saya bangkrut," kata politisi dari F-PKS itu dalam keterangan tertulis, Senin (17/12/2018).



Dia yang hadir di acara The 2nd Parliamentarians for Al-Quds Conference itu mengatakan tidak perlu berharap inisiatif Amerika untuk mendamaikan karena tidak pernah menjadi kenyataan.

Karena itu, dia melanjutkan, harus ada suatu koalisi baru yang dipenuhi oleh negara-negara tulus dalam memandang persoalan Palestina.

Harapannya, setahap demi setahap terdapat kemajuan untuk kemerdekaan Palestina.

"Sebab, yang bisa menyelesaikan masalah Palestina ini ya kita yang tidak ikut membuat masalah. Karena itu, aliansi negara-negara seperti Turki, Indonesia, di masa-masa yang akan datang itu sangat diperlukan untuk bertindak lebih konkret bagi kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Bahkan, Fahri mengingatkan, peran dan inisiatif Indonesia harus lebih dalam. Sebab, dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

"Maka haram hukumnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia, apalagi para politikusnya, untuk mengakui para penjajah. Haram hukumnya bagi kita untuk menerima negara Israel, terlebih lagi Bung Karno pernah menyatakan utang kita kepada Palestina," bebernya.


Pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, menurut Fahri, harusnya lebih progresif menggalang dukungan. Contohnya, pada sekitar tahun 1962 hingga 1963, Bung Karno membuat Ganefo untuk menentang kehadiran negara-negara penjajah dalam ajang sepakbola.

"Kalau dalam sepakbola saja Bung Karno menentang, apalagi dalam politik? Nah, itulah keberadaan Indonesia dari dulu," pungkas anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menilai langkah Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel adalah langkah keliru.

Hal itu dia sampaikan saat memimpin Sidang Kawasan Asia-Pasifik di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds yang digelar di Istanbul, Turki, pada 14-15 Desember 2018.

"Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya, termasuk Indonesia," ujar Rofi.

Lebih jauh politikus PKS itu meminta Australia meninjau ulang pengakuan tersebut. Pasalnya, imbuh dia, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan langkah ceroboh dan buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel.

"Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir," tegas Rofi.

Rofi mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS dan Australia tersebut.

"Mengikuti kebijakan AS di bawah Trump terbukti kerap kali memantik kegaduhan internasional. Dunia, termasuk Australia, seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang sering kali ceroboh dan destruktif," tegas dia mengingatkan.

Politikus yang duduk di Komisi VII itu menegaskan dewasa ini masyarakat internasional melihat masalah konflik Palestina-Israel tidak lagi kawasan Arab dan Islam.

"Di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds, delegasi DPR meminta insan parlemen sedunia melihat Palestina sebagai masalah kemanusiaan dan ketidakadilan. Kami para anggota parlemen di sini sepakat dengan cara pandang itu," pungkas dia

Selain Fahri, pertemuan itu dihadiri oleh beberapa delegasi Indonesia, di antaranya Wakil Ketua DPR Bidang Polkam Fadli Zon, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Arsul Sani (F-PPP).
(mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed