Kemendagri Luncurkan 15 Layanan Administrasi Berbasis Online

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Sistem Online Layanan Administrasi (SiOLA). SiOLA berisi 15 jenis layanan administrasi yang dapat diakses dari seluruh Indonesia.

"Pertama aplikasi ini tentunya lebih efektif karena pertama, tidak bertemu dengan yang memberikan pelayanan. Yang kedua, waktunya pun sudah diatur kecepatannya. Ketiga, yang minta layanan customer itu akan tahu prosesnya ada di mana," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat menjelaskan keunggulan SiOLA di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Polres Malang Raih Penghargaan Layanan Publik Kategori Sangat Baik

"Jadi tidak akan menanyakan pada petugas terus dijawab 'masih dalam proses', namun akan secara transparan proses itu berhenti di mana, kurangnya apa. Kalau datanya sudah lengkap SOP yang akan ditentukan akan terselesaikan," imbuhnya.

Hadi mengklaim pelayanan online dalam SiOLA dapat memangkas waktu pengurusan administrasi hingga 75 persen. Menurut Hadi, peluncuran SiOLA ini adalah hal yang mutlak untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

"Jadi, kami hanya menegaskan bahwa terkait dengan pelayanan publik, inovasi dengan berbasis pada elektronik atau teknologi informasi ini adalah mutlak dan wajib serta harus kita lakukan karena tuntutan masyarakat dan juga dinamika kehidupan ini memang memerlukan hal-hal yang pertama transparan, dan kedua kecepatan, ketiga kepastian, dan keempat adalah dapat memenuhi apa yang diharapkan," tegasnya.

Baca juga: Polres Gresik Sabet Predikat Polres Terbaik Layanan SIM dan SKCK

Peluncuran SiOLA juga dihadiri Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan serta Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Dian Natalisa. Keduanya mendukung inovasi layanan online Kemendagri ini.

Pahala menyatakan layanan administrasi berbasis online dapat menekan tindakan suap serta menghadirkan transparansi. Ia juga meminta SiOLA memiliki layanan pengaduan dari masyarakat.

"Pasti dong (mengurangi tindakan suap). Semua yang berbasis teknologi kalau di KPK sih bilang dia pasti murah, dia pasti transparan, ya pencegahannya kan sebenarnya mendorong transparansi aja dia kan. Sama kita mau ada akses publik yang terbuka, gitu ya," jelas Pahala.

Baca juga: Kemenhan, LKPP, Provinsi Kepri Raih Penghargaan dari Ombudsman

"Jadi nggak ada interaksi lagi. Dan yang saya pesan ke Pak Sekjen jangan lupa dipasang menu pengaduan, kalau komplain kemana. Jangan komplain ke unit yang menyelenggarakan, naik sedikit lebih tinggi, jadi komplainnya ke Pak Sekjen," lanjutnya.

Senada dengan Pahala, Dian memberikan apresiasi kepada Kemendagri atas diluncurkannya SiOLA. Ia berharap keberadaan SiOLA dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami yakin berbagai aplikasi ini dapat mendorong seluruh jajaran baik di tingkat pusat sampai ke daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang telah berhasil membangun aplikasi SiOLA ini. Kami berharap pengguna layanan di Kementerian Dalam Negeri dapat merasakan manfaatnya. Ke depan, baik situs dan fasilitas aplikasi secara terus menerus untuk dapat disempurnakan dan dikembangkan sehingga bisa menjadi aplikasi yang handal," tutur Dian.

Baca juga: Anies Raih Tiga Penghargaan dari KPK

Berikut ini 15 layanan administrasi yang dapat diakses secara online dalam SiOLA melalui ula.kemendagri.go.id :
1. Layanan Konsultasi
2. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda
4. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
5. Penerbitan Kepmendagri tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi
6. Penerbitan Kepmendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Wali Kota
7. Izin Keluar Negeri bagi Pejabat Negara dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota
8. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan
9. Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing
10. Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi
11. Evaluasi Ranperda provinsi tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Provinsi
12. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi
13. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
14. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RPJMD/RPJMD Provinsi
15. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RTRW dan RTR Kawasan Strategis Provinsi (azr/jbr)