Tagih Nama Cawagub, NasDem DKI: PKS-Gerindra Tak Dewasa

Jakarta - PKS dan Gerindra masih belum sepakat mengenai calon pengganti Sandiaga Uno di posisi Wagub DKI. Fraksi NasDem DKI menuntut PKS dan Gerindra berhenti menghentikan perdebatan siapa yang berhak mendapat jatah kursi DKI-2.

"Saya kira 2 partai ini yang mendapat amanah UU untuk menyelesaikan pengisian kekosongan Wagub DKI sedang mempertontonkan ketidakdewasaan politik kepada warga Jakarta," ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus kepada wartawan, Jumat (14/12/2018).

Bestari lantas menyoroti dampak dari kekosongan posisi Wagub DKI akibat PKS dan Gerindra belum bersepakat. Sebagai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI lalu, dua partai itu lah yang memiliki hak untuk menentukan pengganti Sandi.

"Dalam hal kekuasaan keduanya tidak dapat bersepakat dengan cepat mengantisipasi molornya pembangunan karena gubernur kerja sendiri," ucap Bestari.

Baca juga: Gerindra-PKS Ibu Kota Panas Lagi Gara-gara Tes Cawagub DKI

Ia pun menyebut tidak maksimalnya pekerjaan Gubernur DKI Anies Baswedan akibat harus bekerja sendiri selama 3 bulan terakhir. Bestari mengingatkan bagaimana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Pemprov DKI yang mencapai Rp 13 triliun.

"Memang terlihat gubernur santai tapi harapannya kan gubernur bisa maksimal. Kita lihat Silpa sangat tinggi, bagaimana itu bisa dikatakan berhasil? Itu menandakan adanya kepincangan," sebutnya.

Bestari berharap PKS dan Gerindra untuk menyudahi perdebatan soal pengisi kursi Wagub DKI. Ia meminta kedua partai saling sepakat sehingga kursi Wagub DKI bisa segera terisi.

"2 partai ini harus dewasa, tak usah klaim-klaim. Tentukan saja calonnya, satu dari Gerindra, satu dari PKS lalu ajukan bersama-sama kemudian dipilih di paripurna DPRD. Jangan terlalu takut berdemokrasi, jangan saling klaim," tutur Bestari.

Foto: Ilustrasi mencari pengganti Sandiaga Uno untuk posisi Wagub DKI. (Fuad Hasyim/detikcom).

"Kalau kami di DPRD kan batasannya hanya melakukan pemilihan. Mereka (Gerindra dan PKS) yang remuk, yang lain tenang-tenang saja," imbuhnya.

Seperti diketahui, sudah 3 bulan lebih kursi Wagub DKI Jakarta Kosong sepeninggal Sandiaga Uno yang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Pipres 2019 ini. PKS dan Gerindra masih belum menyepakati siapa pengganti Sandiaga.

PKS meyakini kursi Wagub DKI adalah jatahnya karena telah mendapat janji dari Prabowo sebagai imbal jasa atas dukungan di Pilpres. Namun Gerindra DKI juga mengincar posisi itu untuk sang ketua, M Taufik.

Setelah PKS dan Gerindra saling menyetujui digelarnya fit and proper test calon Wagub DKI, 'ketegangan' muncul lagi. Kedua partai ini kembali panas karena adanya perubahan kesepakatan soal soal fit and proper test untuk calon wagub. Perubahan itu memungkinkan Gerindra berpeluang mengajukan calon.

Baca juga: Gejolak PAN-PKS, Sengkarut di Koalisi Prabowo Masih Kusut

"Pak Taufik menjelaskan fit and proper test, kalau dari PKS tak kompeten, dimungkinkan Gerindra bisa mengajukan. Itu kata Pak Taufik. Di sini PKS meradang. Artinya, kita berharap ajang fit and proper test memperkenalkan cawagubnya, tapi ini ternyata tes," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso.

Soal protes tersebut, Taufik menyebut Agung tak paham soal fit and proper test. Ia bahkan balik bertanya soal Agung yang disebut tak ikut dalam kesepakatan fit and proper test cawagub DKI.

"Masa mau main-main bohongi rakyat. Makanya Agung (Setiarso) itu nggak ngerti apa-apa," kata Taufik.


Saksikan juga video 'HIPMI Minta Posisi Wagub, Anies: Bukan Wewenang Gubernur':

[Gambas:Video 20detik]

(elz/imk)