Bukan Menteri yang Di-reshuffle, SBY yang Harus Mundur

Jakarta - Reshuffle menteri-menteri ekonomi bukanlah penyelesaian atas terjadinya keterpurukan ekonomi saat ini. Sebab, permasalahannya bukanlah di tingkat menteri, melainkan pada pola kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk itu, penyelesaian yang terbaik mengatasi keterpurukan ekonomi adalah SBY mengundurkan diri dari jabatannya."Orang-orang menuntut reshuffle, bagi saya aneh. Permasalahannya bukan pada menterinya. Diubah seperti apa pun kabinet, keretakan berada di pucuk pimpinannya, yakni SBY," kata mantan anggota DPR Sri Bintang Pamungkas ketika dihubungi detikcom, Jumat (2/9/2005).Sri Bintang menjelaskan, disebabkan kabinet SBY yang dibentuk berdasarkan kompromi, maka kinerja para menterinya menjadi tidak kompak. Belum lagi beberapa menteri yang memang tidak menguasai bidangnya. Padahal, lanjut Sri Bintang, saat berkampanye SBY menjanjikan fit and proper test bagi setiap calon pembantunya."Padahal dulu janjinya kabinet SBY terdiri dari 70 persen profesional dan 30 persen adalah partai. Kenyataannya justru sebaliknya. Laporan keuangan dana bantuan Aceh saja hingga kini belum jelas," kata mantan anggota KPU ini.Sri Bintang tidak merasa heran dengan keterpurukan ekonomi saat ini. Dia sudah menduga hal ini bakal terjadi karena memang dari awal, banyak janji-janji SBY yang tidak direalisasikannya."Mana ada di dunia ini, presiden dan wakil presiden berasal dari dua ideologi. Satu pihak ke SBY, satu pihak ke JK (Jusuf Kalla), dan pihak lainnya netral. Hal ini berarti lembaga kepresidenan sudah retak," tandas Sri Bintang.Dia percaya, massa nantinya semakin banyak menuntut SBY untuk mundur. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi semakin terpuruk. Dengan mundurnya SBY, menurut Sri Bintang, justru hal itulah yang membuat kondisi ekonomi menjadi membaik. "SBY atau JK tidak mungkin mau mundur. Nanti rakyat akan menggelar demonstrasi. Kemungkinan besar rakyat akan menggusur pemimpin itu," tandasnya. (atq/)