Goenawan Mohamad Tak Setuju PMP Dihidupkan Lagi

Jakarta - Budayawan Goenawan Mohamad memiliki pandangan tersendiri soal rencana pemerintah yang ingin menggalakkan kembali pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP). Menurutnya, PMP sebaiknya tidak memakai teori dan sekadar hafalan.

Saat ditanya, Goenawan menegaskan tidak setuju dengan rencana pemerintah menghidupkan kembali pelajaran PMP di sekolah. "Saya nggak setuju," katanya saat ditemui seusai pertemuan budayawan dan seniman dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Alasannya, Goenawan tak mau PMP hanya dijadikan sekadar pelajaran teori di sekolah. Karena pelajaran teori akan sangat membosankan siswa.

Baca juga: Budayawan Minta Dana Abadi Kebudayaan Rp 5 Triliun ke Jokowi

"Karena nanti kembali ke seperti dulu. Dulu itu pengajaran PMP itu begitu membosankan sehingga guru anak saya sampai bilang, apa kalian nggak bosan. Menurut saya, pendidikan moral Pancasila seharusnya dilakukan dengan praktik," katanya.

"Misalnya, anak-anak dilatih kurikulumnya nginap dengan orang miskin, bekerja dengan mereka. Membantu anak-anak mereka. Misalnya di Indonesia itu Sekolah Santa Ursula. Itu sudah mendidik. Jadi, kalau dikhotbahi, disuruh menghafal Pancasila itu berapa, itu cukup untuk Pak Jokowi saja untuk bagi-bagi sepeda," imbuhnya.

Meski demikian, jika memang pemerintah ingin menghidupkan lagi pelajaran tersebut, dia ingin melihat dulu progresnya. "Ya kalau begitu, saya mau lihat dulu. Tapi kalau seperti dulu, saya bilang nggak," katanya.

Saat ditanya seperti apa baiknya untuk menghidupkan kesadaran moral di kalangan siswa, Goenawan mengatakan sebaiknya jangan sekadar pembelajaran teori. Harus ada praktik langsung di lapangan.

Baca juga: JK Soal PMP: Ada Revolusi Mental, Kalau Terlalu Banyak Bingung

"Jangan pakai teori, jangan pakai buku-buku hafalan, uraian panjang-lebar. Lakukan praktiknya. Membangun solidaritas, kepekaan pada sosial," katanya.

Apalagi, lanjut Goenawan, saat ini banyak tantangan moral di tengah masyarakat. Salah satunya adalah disparitas sosial yang tinggi di masyarakat.

"Itu yang bikin prihatin Pak Jokowi. Maka itu ada pembagian sertifikat tanah itu kan. Tantangan lainnya adalah fanatisme, terutama agama. Orang jadi tidak menghargai orang lain. Padahal inti Pancasila itu adalah peri kemanusiaan jangan mutlak, ketuhanan jangan mutlak, masing-masing saling tarik-menarik. Itu baru bisa dijalankan apabila bukan dalam bentuk doktrin, tapi praktik. Tantangannya, jangan sampai jadi doktrin. Nanti kembali lagi," jelasnya. (jor/rvk)