DetikNews
Selasa 11 Desember 2018, 17:59 WIB

Wagub Papua: Perusahaan Harus Dialog ke Warga agar Tak Ada Konflik

Ray Jordan - detikNews
Wagub Papua: Perusahaan Harus Dialog ke Warga agar Tak Ada Konflik Wagub Papua Klemen Tinal (Wilpret Siagian/detikcom)
Jakarta - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan peristiwa penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) adalah sebuah tragedi. Dia meminta pihak perusahaan melakukan dialog dengan masyarakat Papua agar tragedi itu tidak terjadi kembali.

Klemen mengatakan semua orang memiliki sudut pandang masing-masing dalam menilai kejadian penembakan tersebut. Namun ada poin yang ingin dia tegaskan bahwa kejadian itu adalah bentuk tragedi kemanusiaan.

"Kami tegaskan, sebagai pihak pemerintah provinsi, mewakili pemerintah pusat, bahwa itu tragedi. Kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi. Ini tragedi kemanusiaan yang kita sayangkan terjadi. Sehingga kita minta kepolisian, keamanan, segera menindaklanjuti siapa pun yang terlibat di dalamnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu yang terpenting," kata Klemen saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).



Klemen berharap pekerjaan besar yang dilakukan di Papua harus dilihat dari konteksnya. Sebab, kata Klemen, konteks Provinsi Papua tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia.

"Yang bilang tidak sama itu bukan saya, tapi Republik Indonesia. Makanya diberi otonomi khusus, yang berarti undang-undangnya lex specialis. Jadi undang-undang lex specialis, tapi dia turun bekerja seperti kerja di Sumatera, Sulawesi, akhirnya ada situasi," katanya.



Karena kondisi tersebut, lanjut Klemen, pihak perusahaan juga harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa pekerjanya. "Artinya, perusahaan juga harus bertanggung jawab. Anak buah dibiarkan di hutan. Safety first. Tidak ada safety, tidak ada pembicaraan dengan keamanan setempat, tidak dibicarakan dengan masyarakat setempat, rakyat setempat," katanya.

Dia juga mengatakan, di Papua, ada yang namanya Majelis Rakyat Papua, sebagai institusi resmi yang menaungi semua aspirasi di Papua. Diharapkan, perusahaan yang hendak melakukan pembangunan di Papua bisa melakukan dialog dengan majelis tersebut.

"Katakanlah sekarang perusahaan itu membangun di Nduga, bicara dong dengan rakyat Papua. Yang mulia, kita sebut. Pak, kita mau membangun jalan ini seperti apa. Supaya disampaikan ke tokoh-tokohnya, ini didampingi ya, seperti ini. Itu substansi masalahnya," katanya.

"Nah, ini karena terjadi ini, ada riak-riak, ada yang mencampur inilah, itulah, itu tambahan," imbuhnya.



Lantas, apakah pihak pengembang Trans Papua tidak berdialog dengan masyarakat Papua selama ini? Untuk hal itu, Klemen tidak menjawab dengan gamblang.

"Faktanya ini yang kedua. Dulu ada lagi, satu sopir truk. Orang-orang ini harus mengerti ada situasi ini. Karena ini masalah budaya, ini lain ilalang lain belalang. Jangan karena di sini seperti ini, lalu seenak perut diterapkan di Papua, apalagi yang di gunung. Harus tahu pendekatannya seperti ini. Agar bisa bagus jalannya," jelasnya.

Selain itu, Klemen mengatakan sebaiknya pihak perusahaan melibatkan masyarakat Papua dalam proyek yang dikerjakan.

"Libatkan mereka juga di situ, kerja, entah jadi buruh kasar, agar mereka juga punya keterlibatan, memiliki. Dengan demikian, jalan selesai, masyarakat dapat ikut serta, jadi dia bangga. Ini kan hal-hal yang bersifat manusiawi sekali. Tapi jangan dibiaskan sampai luas sekali, aneh-aneh. Saya tidak mengerti ya, kalau orang sudah ke politik atau apa, tapi poinnya seperti itu," jelasnya.

Namun Klemen mengatakan, jika dialog dilakukan dengan KKB, harus ada pengkajian yang serius. Sebab, jika itu terjadi, dia menilai bisa berbahaya.

"Katanya KKB, kelompok kriminal bersenjata, itu kriminal, kalau kriminal kan bersifat sesaat. Kalau kita ajak kriminal berdialog, berarti ini kriminal luar biasa sekali. Beda kalau organisasi, misal Papua Merdeka, itu ideologi. Harus dibedakan. Kalau ideologi kan mungkin. Ini kalau kriminal, waduh bahaya dong. Dia bukan masuk penjara malah sibuk berdialog," katanya.

"Hukum positif yang harus jalan. Negara ini negara hukum. Jangan juga kita jadi bingung. Kita harus lihat, verifikasi masalah, ini yang politik, kriminal, ini apa. Orang mau ngomong apa ya silakan. Sekarang tergantung orang-orang, mau anggap kelompok ini apa," tuturnya.
(jor/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed