.webp)
"Khusus untuk kasus yang Kalsel, itu adalah deklarasi sepihak yang dilakukan yang tentu kami tengah mengevaluasi kondisinya," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di sela-sela acara pembekalan caleg se-Sulsel di Hotel Sahid Makassar, Sulsel, Senin (10/12/2018).
Eddy mengatakan dirinya masih meminta masukan dan informasi soal deklarasi yang dilakukan DPW PAN Kalsel yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia ingin mencari tahu latarbelakang terjadinya deklarasi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa itu sampai terjadi dan kami akan lakukan evaluasi dan tentu mekanisme organisasi akan kami jalankan dan kalau itu nanti akan berujung pada sanksi," ungkapnya.
"Tentu sanksi itu akan kami terapkan dan kami akan konsekuen dengan sanksi itu karena keputusan Rakernas 2018 itu sudah secara resmi mengusung pasangan Prabowo-Sandi dan harus diikuti oleh seluruh pengurus dan kader," sambung Eddy.
Nantinya, kata Eddy, sanksi baru akan diterapkan setelah DPP PAN telah mendapatkan masukan secara menyeluruh dari daerah.
"Karena sanksi itu akan kami terapkan jika kami sudah dapat masukan secara komprehensif, secara menyeluruh untuk kami buat keputusan tersebut," kata Eddy.
Sebelumnya, DPW Partai Amanat Nasional (PAN) deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Pernyataan dukungan itu langsung diteken oleh Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin di di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.
"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," ujar Muhidin, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Minggu (9/12/2018).
Muhidin pun mengaku siap mendapat sanksi dari DPP PAN, termasuk bila diberhentikan dari jabatannya saat ini. Ia mengaku mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin demi membesarkan PAN di Kalsel. Muhidin pun menyebut kader PAN di Kalsel siap ikut dirinya bila dipecat PAN.
"Kalau kader aku, di Kalsel yang sudah terdata lebih dari 200 ribu orang. Mereka bersumpah ikut aku, mereka bilang 'demi Allah ikut aku'. Kalau aku diberhentikan, Insyaallah dia ikut berhenti juga," ungkapnya, Senin (10/12).
Tonton juga video 'Kepala Daerah Dukung Jokowi Bukan Berarti Jadi Kebal Hukum':
(fiq/elz)
