DetikNews
Senin 10 Desember 2018, 14:53 WIB

Ini Kemajuan yang Dibawa KLHK dalam Konferensi Internasional COP24

Mustiana Lestari - detikNews
Ini Kemajuan yang Dibawa KLHK dalam Konferensi Internasional COP24 Foto: DW (News)
Jakarta - Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyambut baik kesimpulan persidangan the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), the Subsidiary Body for Implementation (SBI) and the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA).

Proposal kesimpulan APA Co-Chairs-SBI-SBSTA ini akan diteruskan untuk dipertimbangkan pada COP-24 UNFCCC sebagai dasar untuk pertimbangan lebih lanjut dalam persidangan level menteri minggu depan.

"Kami memiliki harapan yang tinggi untuk meninggalkan Katowice dengan hasil yang seimbang - komprehensif, dihasilkan dari proses yang transparan, inklusif, dan sesuai dengan keinginan party (party driven process), dan berlaku untuk semua dengan tetap mempertahankan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC)", ungkap National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, Nur Masripatin, dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).



Usai menghadiri penutupan persidangan SBSTA, SBI dan APA pada COP24 NFCCC di Katowice, Polandia, Nur Masripatin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada semua tim presidency dalam kepemimpinan dan upaya dalam memandu proses negosiasi untuk menyelesaikan Program Kerja Perjanjian Paris.

"Penghargaan tulus kami juga diberikan kepada Kepresidenan COP untuk kepemimpinan, dan kepada orang-orang Polandia atas keramahan mereka", kata Nur yang hadir bersama 196 negara lainnya.

Nur Masripatin mengatakan tim sekretariat berhasil meramu semua masukan dan konsen dari party selama sidang plenary beberapa waktu lalu.

"Ini penting karena sebelum ke Persidangan Penutupan COP pada 14 Desember 2018 diperlukan pertemuan dengan para menteri untuk menfinalkan draft yang disusun selama seminggu ini yang kemudian akan disebut sebagai Katowice Ooutcome", jelas Nur Masripatin.

Delegasi Indonesia mengakui kemajuan negosiasi yang baik dalam hal facilitation and compliance, global stock take, serta Common time frame untuk NDC.

"Kami mencatat sejumlah masalah penting yang perlu diselesaikan, termasuk diferensiasi dalam kaitannya dengan ICTU dan accounting untuk NDC. Pada Kerangka Transparansi, Indonesia ingin menegaskan kembali bahwa MPG yang komprehensif dan seimbang untuk Transparancy Framework antara tindakan dan dukungan, dan antar elemen dalam tindakan dan dalam dukungan", Ucap Nur Masripatin.

"Penekanan kita dalam intervensi penutupan persidangan ini sangat penting karena merupaka isu-isu inti Perjanjian Paris dan sangat terkait dengan pelansanaan NDC dalam negeri, apalagi substansi yang disusun ini sebagai bahan untuk Ministrial Level Meeting", lanjutnya.



Tentang non-PAWP, Indonesia menyambut baik kesimpulan tentang kerja bersama Koronivia tentang pertanian (pekerjaan yang sedang berjalan) serta Gender and Climate Change.

"Kami juga senang bahwa para pihak dapat mencapai konsensus tentang "Komunitas Lokal dan platform masyarakat Adat/Local community and Indegenous People, platform yang kami harap dapat lebih meningkatkan peran LCIP dalam agenda aksi iklim," sambung Nur

Dengan prinsip bahwa tidak ada yang disetujui sampai semuanya disepakati, delegasi Indonesia memiliki keyakinan bahwa semua Pihak akan mempertahankan komitmen untuk mencapai hasil nyata dalam Katowice.

"Indonesia berharap untuk mendukung kepemimpinan Anda dengan bekerja sama secara konstruktif dengan para Pihak lainnya", kata Nur menutup Intervensi Indonesia pada penutupan yang dihadiri lebih dari 1000 orang.

SBSTA adalah salah satu dari dua badan pendukung permanen untuk Konvensi yang ditetapkan oleh COP/CMP. Ini mendukung kerja COP, CMP dan CMA melalui penyediaan informasi dan saran yang tepat waktu mengenai hal-hal ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan Konvensi, Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

SBSTA dan SBI bekerja bersama dalam isu-isu lintas sektoral yang menyentuh bidang keahlian, termasuk kerentanan negara berkembang terhadap perubahan iklim dan langkah-langkah respon, diskusi di bawah Mekanisme Teknologi, Komite Adaptasi. SBSTA dan SBI bertemu secara paralel, dua kali setahun. Sedangkan APA merupakan persidangan yang bersifat sementara untuk membahas persiapan implementasi dari pasal-pasal Paris Agreement.


Saksikan juga video 'KLHK Menang Gugatan Rp 17 Triliun, Tapi Baru Dieksekusi Rp 30 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]


(mul/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed