.webp)
"Kami mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mengusut tuntas tercecernya e-KTP tersebut. Bahkan, apabila diperlukan, melibatkan kepolisian untuk memastikan apakah e-KTP itu terkait dengan motif tertentu atau semata-mata unsur kelalaian," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Senin (10/12/2018).
"Jangan sampai hal seperti ini (kasus e-KTP tercecer) dapat disalahgunakan dan dipolitisasi," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ace, dengan diusut tuntas, kejadian tersebut tidak akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, mengingat peristiwa itu terjadi di tahun politik.
"Jika tidak, akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, apalagi soal nomor identitas kependudukan, seharusnya hanya dimiliki oleh seseorang dan tak boleh diketahui pihak lain karena itu merupakan data yang bersifat rahasia," kata Ace.
Sebelumnya, Polsek Duren Sawit mengamankan sejumlah e-KTP yang tercecer di dekat persawahan. Ada 2.005 e-KTP yang ditemukan, tapi kebanyakan e-KTP itu sudah tidak berlaku lagi atau expired.
Atas penemuan itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh kemudian mengeluarkan arahan khusus untuk kepala disdukcapil se-Indonesia. Dalam keterangan yang diterima dari Zudan, Minggu (9/12), alasan arahan itu dikeluarkan salah satunya terkait kasus tercecernya e-KTP di Jakarta Timur.
"Rekan-rekan kadisdukcapil se-Indonesia yang dirahmati Allah SWT, mencermati beberapa kejadian yang menimpa dukcapil seperti OTT pungli, pemalsuan KTP elektronik di Pasar Pramuka, calo KTP elektronik, penjualan blangko di toko online, KTP elektronik dibuang di Pondok Kopi, Jakarta, tolong semua segera untuk mengkonsolidasikan diri," jelas Zudan.
Saksikan juga video 'Warga Nias Kecewa Tak Bisa Cetak E-KTP':
(mae/imk)
