Setuju Dana Parpol dari Pemerintah, Ketua DPR: Pengawasan akan Mudah

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) setuju dengan usulan KPK bahwa dana partai politik ditanggung pemerintah. Menurut Bamsoet, pengawasan akan mudah dilakukan jika parpol dibiayai pemerintah.

"Justru saya memberikan apresiasi dan senang atas usulan dari KPK karena itulah akar persoalan kita ada di situ. Kalau partai politik dibiayai oleh negara, pengawasannya akan lebih mudah. Kami di DPR juga bisa masuk melakukan pengawasan yang lebih dalam kepada partai-partai politik tersebut, demikian juga BPK, demikian juga rakyat," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Kalau ada parpol yang melakukan penyimpangan, bisa didiskualifikasi, dibubarkan, dan dihentikan bantuan pendanaannya," lanjutnya.

Baca juga: KPK Usul Parpol Dibiayai Pemerintah

Jika dana parpol ditanggung pemerintah, Bamsoet meminta agar disusun aturan yang jelas. Menurutnya, laporan dari parpol harus terbuka dan transparan. Ia juga meminta agar parpol siap diaudit oleh negara.

"Nanti kita minta disusun aturan mainnya. Tapi yang pasti kan, pertama, laporan mereka harus terbuka dan transparan. Digunakan untuk apa saja setiap sen dari negara yang diberikan kepada partai politik tersebut, sehingga semua transparan," jelas politikus Golkar ini.

"(Parpol siap diaudit) bukan harus bersedia, memang wajib diaudit negara," imbuhnya.

Baca juga: 100% Setuju Parpol Dibiayai Negara, Gerindra Singgung Biaya IMF-WB

Sebelumnya diberitakan, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang memungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Business Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).


Saksikan juga video 'Kata Pimpinan DPR Soal DPR Tak Digaji jika UU Tak Rampung':

[Gambas:Video 20detik]

(azr/nvl)