KPK Ajak Lembaga Pemerintah Kampanyekan Antikorupsi Lewat Medsos

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengajak seluruh elemen masyarakat mengampanyekan gerakan antikorupsi. Salah satunya dengan mengunakan media sosial.

"KPK yakin media sosial bisa digunakan untuk kebajikan," kata Laode di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Jokowi Melawan Prabowo soal Korupsi Stadium 4

Hal itu disampaikan Syarif saat membuka 'Festival Media Digital Pemerintah' dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018. Dalam acara 'Festival Media Digital Pemerintah' tersebut nantinya juga akan diisi dengan diskusi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Syarif kemudian menceritakan akun media sosial KPK yang memiliki jutaan follower atau pengikut. Ia pun yakin para pengikut media sosial KPK itu juga memiliki jiwa antikorupsi.

"Saya yakin pengikut itu, saya yakin antikorupsi. Kalau orang itu betul-betul menyatukan untuk antikorupsi negeri ini pasti akan lebih baik," ujar Syarif.

Baca juga: Hari Antikorupsi, Mendagri Bicara Area Rawan Korupsi

Namun, menurut Syarif, jumlah pengikut akun media sosial KPK masih kalah dengan beberapa akun media sosial milik lembaga pemerintahan yang lain. Dengan jumlah yang lebih banyak itu, Syarif berharap akun media sosial lembaga pemerintahan itu turut mengkampanyekan gerakan antikorupsi.

"Kami juga harap konten di media sosial khususnya pemerintah bisa kampanye antikorupsi. Misalnya, Mendagri 'sekarang yang urus KTP tidak bayar-bayar lagi'," sebut Syarif.

Tak hanya lembaga pemerintah, Syarif juga meminta seluruh masyarakat ikut serta mengampanyekan antikorupsi melalui media sosial. Salah satunya dengan mengunggah di media sosial jika menemukan praktik-praktik korupsi.

"Misal kalian lihat apa ya tulisan aja. Misalnya masih ada kades yang minta uang saat urus KTP," pungkas Syarif.



Simak juga video 'Hasrat Jokowi Membangun Bangsa Antikorupsi':

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/gbr)