Setara Institute: Jangan Politisasi Pembunuhan Pekerja Trans Papua

Jakarta - Sebanyak 31 pekerja Trans Papua tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Setara Institute mengutuk peristiwa tersebut dan meminta sejumlah pihak tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan tewasnya pekerja Trans Papua itu.

"Setara mengutuk pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih. Tindakan tersebut tidak hanya inhuman atau tidak manusiawi, tapi juga memberikan efek domino rasa takut di kalangan pekerja dan warga sehingga dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Moeldoko: Pembunuhan Pekerja Trans Papua Gerakan OPM

Hendardi juga mengingatkan sejumlah pihak agar tidak mempolitisasi kasus penembakan yang menewaskan pekerja tersebut. Dia meminta sejumlah pihak memberikan dukungan kepada aparat yang bertugas di lapangan.

"Dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak mempolitisasi penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut. Sebaliknya, seluruh elite politik kita harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan," ucapnya.

Baca juga: Cerita Mencekam Saksi Hidup Penembakan di Trans Papua

Selain itu, dia meminta aparat serius menangani kasus ini, mengingat jumlah korban tewas yang lumayan banyak. Petugas di lapangan juga diminta waspada dan tidak mengambil langkah berlebihan agar tidak memperburuk situasi keamanan sekitar Papua.

Baca juga: Apa Pemicu KKB Bunuh 31 Pekerja Trans Papua?

"Kita juga mesti mengingatkan aparat keamanan, baik sipil maupun militer, untuk tetap bertindak proporsional menggunakan pendekatan sipil berbasis sistem hukum pidana dalam menangani kasus pembunuhan pekerja kolosal tersebut. Aparat hendaknya tidak mengambil langkah berlebihan yang dapat memperburuk situasi keamanan, baik aktual maupun persepsional di Papua, yang secara umum dalam beberapa tahun belakangan ini relatif terkendali," tulis Hendardi.

Baca juga: Pembunuhan 31 Pekerja Trans Papua, Zulkifli Minta Pemerintah Tegas

Hendardi meminta Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua.

Terakhir, Hendardi menyebut Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) diminta mencari solusi agar masalah politik di Papua cepat selesai. Sebab, jika tidak cepat diselesaikan, perlawanan KKB di Papua akan terus meningkat.

"Terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespons secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua. Sebab, jika tidak, eskalasi perlawanan KKB pasti meningkat.



Tonton juga video 'Jokowi Dinilai Gagal Lindungi Pekerja di Tanah Papua':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/rna)