Hari Antikorupsi, Mendagri Bicara Area Rawan Korupsi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjabarkan area-area rawan korupsi. Tjahjo menjabarkan hal itu dalam diskusi Hari Antikorupsi Sedunia yang digagas oleh KPK.

"Dalam konteks pencegahan korupsi, ada area rawan korupsi, baik dalam struktur birokrasi maupun swasta. Perencanaan anggaran ini konteks yang sekarang ini banyak menjerat birokrasi, baik swasta antara pemerintah pusat dan daerah, antara oknum legislatif dan oknum swasta karena e-planning dan budgeting belum maksimal," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Di Depan KPK, Ketua DPR-Mendagri Buka-bukaan Biaya Politik

Tjahjo menyebut area rawan korupsi ada di dana hibah hingga bantuan sosial. Pembelian barang dan jasa disebutnya juga masuk ke dalam area rawan korupsi.

"Kedua, dana hibah dan bansos rawan korupsi. Ketiga, retribusi dan pajak; keempat, mekanisme pembelian barang dan jasa; terakhir, jual-beli jabatan, perizinan, dan sebagainya," ungkap Tjahjo.

Dari permasalahan area-area rawan korupsi itu, ia menyebut Kantor Staf Presiden (KSP) merencanakan program untuk mempertemukan birokrasi dengan Kemendagri untuk dilakukan pengawasan. Untuk pengawasan sendiri, ia menyebut sudah dipersiapkan dengan detail oleh KPK.

Baca juga: Mendagri: Tangan Pemerintah Terbatas Perangi Korupsi Racun Demokrasi

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga menjabarkan cara KSP mencegah tindakan korupsi. Ia menyebut KSP sering mengundang Kemendagri, KPK, dan tokoh-tokoh terkait.

"Berikutnya kita lakukan review terhadap organisasi daerah. Di KSP sering mengundang dari Kemendagri dari KPK Kita undang, dari tokoh-tokoh kita undang untuk melihat jangan-jangan ada struktur kita yang salah di dalam pencegahan korupsi ini," ungkap Moeldoko. (gbr/gbr)