Direktur PJBI Cerita Isi Pertemuan Dirut PLN dengan Eni Saragih

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 04 Des 2018 18:21 WIB
Eni Maulani Saragih (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Direktur Operasional PT PJB Investasi Dwi Hartono mengaku pernah dipanggil Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait proyek PLTU Riau-1. Dia mengatakan saat itu sudah ada terdakwa suap PLTU-Riau 1 Eni Maulani Saragih dan Johanes B Kotjo di ruangan Sofyan.

"Bertemu pernah satu kali. Jadi waktu itu saya di kantor PLN Pusat, tahu-tahu saya mendapatkan SMS dari manajer senior yang bunyinya bahwa 'Pak Dwi dipanggil ke ruang Dirut oleh Pak Iwan'. Pak Iwan yang dimaksud adalah Pak Supangkat Iwan (Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN)," kata Dwi saat menjadi saksi dalam persidangan Eni Saragih di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).


Setelah mendapatkan pesan itu, Dwi mengaku langsung menuju ruangan Sofyan. Di ruangan tersebut, menurutnya, sudah ada Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso, pemegang saham Blackgold Natural Resources Johanes B Kotjo, dan Eni, yang saat itu Wakil Ketua Komisi VII DPR.

"Waktu itu di ruangan Dirut Pak Sofyan Basir. Saya datang ke sana, waktu itu sudah ada Pak Sofyan Basir, Pak Supangkat Iwan, Pak Johanes Kotjo, ada ibu yang pakai jilbab (terdakwa), tapi saat itu saya nggak tahu namanya. Setelah saya lihat di TV, maksudnya terdakwa," ujar Dwi.

Dalam pertemuan itu, Dwi mengatakan dirinya diminta menjelaskan perkembangan proyek PLTU Riau-1. Dia menyebut masih ada kendala terkait masa pengendalian joint venture company (JVC) oleh China Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd dan Blackgold Natural Resources Ltd yang menginginkan jangka waktu selama 20 tahun setelah commercial operation date (COD), sedangkan pihak PT PLN dan PT PJBI menginginkan masa pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD sehingga belum ada kesepakatan.

"Jadi waktu itu Pak Sofyan dan Supangkat Iwan menanyakan tentang progres Riau-1. Sejauh itu apa yang sudah diselesaikan dan apa yang terhambat. Yang saya laporkan adalah kami waktu itu masih membahas agreement dan hal yang belum disepakati salah satunya kontrol yang 15 dan 20 tahun," ujarnya.

Ia mengatakan pertemuan itu digelar pada Januari 2018. Merespons kendala itu, menurut Dwi, Sofyan meminta agar dilakukan sesuai dengan prosedur saja.

"Respons dari Pak Sofyan Basir ya diselesaikan sesuai prosedur saja," ujarnya.

Dwi juga mengatakan saat itu Eni tidak diperkenalkan berasal dari mana. Dia mengaku tidak tahu Eni adalah anggota DPR. Namun dia mengaku diperkenalkan dengan Kotjo, yang merupakan pengusaha.


"Mungkin nggak dikenalkan sebagai apa (Eni). Tidak diperkenalkan. Mungkin disebut nama tapi saya nggak kenal siapa, tahunya dari pemberitaan (kemudian)," imbuhnya.

Ia mengaku, dalam pertemuan itu, Kotjo tidak membicarakan apa pun. Dia mengatakan Sofyan juga tidak memberi arahan apa pun.

"Kemudian ada arahan dari dirut atau dari terdakwa, atau Pak Kotjo misalnya dipercepat saja ini, atau istilahnya pecah telor atau apa?" tanya JPU.

"Tidak ada perkataan seperti itu," ungkapnya. (yld/haf)