"Saya hormati hak siapa pun untuk menggunakan hak hukumnya, termasuk jika ingin mempolisikan pendapat hukum dan pandangan politik saya," kata Basarah di kantor DPP PDIP Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).
Namun ia kemudian berbicara soal sejarah Orde Baru. Menurut Basarah, telah banyak pendapat, baik dari tokoh dan lembaga dalam negeri maupun luar negeri, yang menyatakan Presiden RI ke-2, Soeharto, adalah 'presiden koruptor'.
"Silakan, kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan dan berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai 'presiden koruptor'," paparnya.
Basarah mengingatkan soal Tap MPR XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurutnya isi Tap MPR itu lahir karena KKN yang terjadi selama rezim Soeharto.
"Bahasa kiasan yang saya gunakan menyebut Pak Harto sebagai guru korupsi di Indonesia juga berdasarkan fakta-fakta hukum, mulai Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 hingga keluarnya berbagai regulasi atas nama pemerintah yang menjadi payung hukum berbagai tindakan KKN pada era Orba," sebut Basarah.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan PDIP bersikap objektif terhadap Soearto. Basarah tak menampik ada capaian positif Soeharto selama 32 tahun memimpin RI.
"Sebagai sebuah bangsa, saya setuju untuk mengambil hal-hal positif yang pernah Pak Harto lakukan selama 32 tahun kekuasaannya, seperti keberhasilannya menjaga swasembada pangan, berhasil dibungkamnya gerakan yang bersifat SARA, dan separatisme," ujarnya.
"Akan tetapi, untuk kepentingan pendidikan politik kepada rakyat, terutama generasi muda yang tidak mengalami masa kekuasaan Orba, perlu diberi tahu juga bahwa ada sisi suram bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Harto dulu. Intinya, hal-hal positif yang pernah beliau lakukan untuk bangsa Indonesia kita hormati dan kita pelihara. Sementara hal-hal buruk harus kita maafkan dan tinggalkan, namun jangan sampai kita melupakannya," imbuh Basarah.
Sebelumnya, Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto siap menempuh jalur hukum atas pernyataan Basarah yang menyebut 'Soeharto guru korupsi Indonesia'. Tommy menegaskan pernyataan tersebut tidak didasari fakta.
"Tadi saya bicara dengan Pak Dedi mengenai pernyataan dari kader PDIP yang menyatakan Pak Harto sebagai guru korupsi. Ini saya minta kepada Laskar Berkarya, saya meminta untuk menuntut. Karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Pak Harto korupsi," ujar Tommy di Hotel Mirah, Bogor, Jumat (30/11).
Simak Juga 'Timses Prabowo Tak Sepakat Soeharto Dicap Guru Korupsi':
(tsa/hri)
