Sekjen Kemendes: Dana Desa Mengerem Laju Urbanisasi di Pedesaan

Akfa Nasrulhak - detikNews
Kamis, 29 Nov 2018 20:22 WIB
Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi/Foto: Dok Kemendes
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menyebut usai 4 tahun dilaksanakannya program dana desa, terbukti telah membangun spirit masyarakat untuk mencintai desa.

"Partisipasi masyarakat desa semakin tinggi. Kalau dulu banyak yang tidak betah. Banyak yang tinggal di desa, sekolah ke kota dan tidak kembali. Dana desa cukup mengerem laju urbanisasi di perdesaan," ungkap Anwar, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/11/2018).

Saat berbicara dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II Tahun 2018 di Aula Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/11/2018) itu, Anwar menilai dana desa telah memberikan dua output besar bagi desa. Di antaranya, untuk menunjang ekonomi masyarakat seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tambatan Perahu, Embung, Irigasi, dan Sarana Olahraga. Sementara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan ada penahan tanah, fasilitas air bersih, MCK, Polindes, drainase, PAUD, Posyandu, dan sumur.


"Dana desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen," terangnya.

Anwar mengatakan terkait pengelolaan dana desa, telah menunjukkan berbagai perbaikan. Hal ini dilihat dari penyerapan dana desa yang selalu mengalami peningkatan, yakni tahun 2015 terserap 82,72% dari Rp 20,67 T, dan tahun 2016 terserap 97,65% dari Rp 46,98 T. Sedangkan di tahun 2017 terserap 98,54% dari Rp 60 T.

"Meskipun tata kelola desa lebih baik, tetap ada pelanggaran-pelanggaran, baik disengaja maupun karena tidak tahu. Inilah yang menjadi tantangan kita. Untuk itu kemarin kita sudah membangun nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk bareng-bareng melakukan pengawalan dana desa," paparnya.


Adapun inti dari nota kesepahaman tersebut, lanjut Anwar, adalah untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa dan perangkat desa terkait aturan dan hal-hal yang dibutuhkan dana desa. Dengan begitu ia berharap, dana desa dapat memberikan efek kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat desa.

"Dana desa adalah salah satu bentuk amanat dari Undang-Undang Desa. ketika Undang-Undang Desa itu dijalankan, tujuannya adalah kita ingin desa-desa kita mandiri. Berdikari terkait dengan ekonomi, sosial terutama pelayanan sosial dasar, kemudian demokratis," terangnya.

Baca berita lainnya dari Kemendes di sini. (ega/prf)