PKS Tepis Kritik Fahri soal Pajak Motor: Itu Berlebihan, Lebay

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan janji PKS yang akan menghapus pajak motor dan menjadikan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup tidak relevan. Jubir PKS Pipin Sopian menyebut Fahri tidak perlu berlebihan.

"Jadi beliau bisa berbicara apa saja. Tetapi beliau mengatakan akan terjadi shutdown itu kalau penghapusan pajak ini diberlakukan, akan terjadi shutdown terhadap pemerintah kabupaten, provinsi, nah itu berlebihan, lebay," ujar Pipin di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Pipin menepis perkataan Fahri yang menyebut kebijakan tersebut membuat kolaps pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut sudah dipikirkan matang oleh PKS.

Baca juga: PKS Janji Hapus Pajak Motor, Pengamat Soroti Dampak Lingkungan

"Jadi beliau mengatakan, karena apa? Efeknya hanya 6-8 persen, mungkin beliau melihat bahwa kendaraan bermotor itu tidak dibagi antara motor dan mobil, tetapi ketika kami buka anggaran APBD provinsi itu datanya berapa, ketika di situ ada pajak kendaraan bermotor, kami bagi dua, berapa mobil, berapa motor," katanya.

"Dan hasil kajian kami 6-8 itu, rata-rata dari APBD itu ya sebesar itu, dan itu tidak akan menyebabkan pemerintah daerah kolaps dan shutdown," sambungnya.

Menurut Pipin, program yang saat ini digagas PKS itu menyerap aspirasi dari rakyat, tidak asal sembarang menyodorkan janji kampanye.

Baca juga: PKS Vs Fahri Hamzah soal Pajak Motor

"Program kampanye itu memang harus berupa gagasan berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi kami tidak tiba-tiba keluarkan kebijakan tanpa aspirasi Masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Fahri menyerang janji PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor jika menang pada Pemilu 2019. Fahri menilai janji tersebut tak relevan. Sebab, untuk menuju peradaban yang lebih maju, PKS seharusnya mendorong orang menggunakan transportasi massal dan meninggalkan sepeda motor di Indonesia dengan cara menaikkan pajak seperti di Singapura.

Baca juga: PKS Tepis Fahri: Janji Hapus Pajak Motor demi Keadilan Sosial

"Ini mau berjuang buat siapa ini? Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan, dong," ujar Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

"Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah. Yang kita tambah itu mass public transportation, transportasi umum. Majunya keadaban suatu kota ditandai dengan mass transportation, bukan dengan menjamurnya motor," ujar Fahri. (zap/jbr)