.webp)
"Kami berkehormatan bisa diajak kerja sama oleh KPU dalam memberikan masukan substansi dalam proses perdebatan pasangan capres-cawapres," ujar founder FPCI Dino Patti Djalal di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Dino mengatakan isu luar negeri yang harus dibahas berkaitan dengan isu yang punya dampak terhadap Indonesia, di antaranya terkait globalisasi hingga terorisme.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dunia internasional itu kan nggak susah-susah nebak isu yang aktual. Jadi isu yang paling berdampak pada Indonesia dan isu yang bagaimana Indonesia bisa berdampak pada internasional," kata Dino.
"Apakah mengenai globalisasi, ASEAN, terorisme, semua ini dan semakin buruknya konidisi geopolitik. Semua ini adalah hal-hal yang harus dipikirkan oleh siapa pun yang memimpin untuk Indonesia ke depan," sambungnya.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan FPCI memberikan masukan terkait materi debat. Selain materi, Arief mengatakan, FPCI menanyakan mekanisme debat yang akan dilangsungkan sebanyak lima kali ini.
"Dia mengirim surat atas nama FPCI. Mereka meminta audiensi ingin memberi masukan tentang materi debat, cara debat, dan sebagainya," kata Arief.
Arief mengatakan salah satu isu yang akan dibahas dalam debat adalah kebijakan luar negeri di Indonesia. Karena itu, menurutnya, KPU perlu mendapat masukan dari berbagai pihak.
"Jadi salah satu materi debat nanti yang akan disampaikan itu adalah tentang isu-isu foreign policy atau kebijakan luar negeri Indonesia. Kami perlu masukan dari banyak pihak, salah satunya dari FPCI," ujar Arief.
Arief mengatakan FPCI bukan lembaga pertama yang memberikan masukan isu debat capres. Dia mengatakan pihaknya telah mendapat masukan dari budayawan hingga kelompok agama.
"Ini bukan lembaga pertama, banyak yang sudah memberikan masukan ke kita, di antaranya budayawan, dan dia meminta audiensi. Masukan tertulisnya sudah dikirim dan meminta audiensi tanggal 6 nanti. Kemudian lingkungan hidup juga sudah, jadi budayawan, lingkungan hidup, isu internasional, dan kelompok agama, mereka juga sudah memberikan catatan, seperti isu-isu SARA," tuturnya. (dwia/fdn)
