Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Jokowi Gratiskan Suramadu

Jakarta - Bawaslu menghentikan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu. Bawaslu mengatakan penggratisan tersebut merupakan kebijakan pemerintah.

"Penggratisan penggunaan Jembatan Suramadu merupakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau publik," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Suramadu, Moeldoko: Kampungan

Ratna mengatakan kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan kampanye. Selain itu, penggratisan tersebut tidak terbukti menguntungkan salah satu pihak.

"Kebijakan tersebut tidak dalam konteks kampanye atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye," kata Ratna.

"Kegiatan tersebut tidak ada kaitan dengan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 atau 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," sambungnya.

Baca juga: Mensesneg Beberkan Alasan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu

Dia juga mengatakan saksi dan bukti yang diajukan pelapor tidak menunjukkan adanya pelanggaran. Serta tidak terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saksi dan barang bukti yang diajukan pelapor sangat lemah dan tidak dapat menunjukkan adanya kegiatan yang terkait dengan Pasal 282 atau 283 Undang-Undang 7 Tahun 2017," kata Ratna.

Keputusan menghentikan laporan ini tertuang dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Ratna pada 19 November 2018. Dengan status laporan atau putusan bukan merupakan tindak pidana pemilu.

Jokowi dilaporkan Forum Advokat Rantau (Fara) ke Bawaslu pada Selasa (30/10) atas dugaan pelanggaran terkait kebijakan pemerintah menggratiskan fasilitas Jembatan Suramadu.

"Sehubungan dengan digratiskannya Jembatan Suramadu oleh Pemerintah RI pada hari Sabtu, 27 Oktober, di mana dalam peresmian penggratisannya dilakukan oleh Pak Jokowi, yang dalam hal ini menjabat Presiden RI atau capres, maka patut diduga hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung," ujar anggota Fara, Rubby Cahyady. (dwia/tor)