DetikNews
Senin 26 November 2018, 18:55 WIB

Akhir Manis Maruarar vs Darmin Nasution

Ahmad Toriq - detikNews
Akhir Manis Maruarar vs Darmin Nasution Foto: Jokowi dan Maruarar (dok. istimewa)
Jakarta -

Salah satu influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maruarar Sirait, sempat menyebut kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution bertolak belakang dengan Jokowi. Setelah kebijakan tersebut direvisi, Maruarar balik mengapresiasi Darmin.

"Saya mengapresiasi kebijakan tersebut sudah direvisi, sudah bagus seperti dengan arah kebijakan Presiden Jokowi yang pro-UMKM," kata Maruarar kepada wartawan, Senin (26/8/20).

Anggota Komisi XI DPR yang dikenal dekat Jokowi ini sempat mempermasalahkan kebijakan Darmin membuka 54 bidang usaha ke asing. Buat Maruarar, tak sepantasnya pihak asing dibolehkan menanamkan modalnya 100 persen di bidang usaha yang sebelumnya masuk ke daftar negatif investasi (DNI) itu.

"Jadi menteri memang harus bekerja sesuai dengan kebijakan Jokowi yang pro dengan rakyat kecil, pro dengan UMKM. Menteri tidak boleh keluar dari garis itu," kata Maruarar.


Pertimbangan Darmin ialah penanaman modal asing (PMA) dibuka hingga 100 persen karena Indonesia tidak memiliki cukup modal untuk membangun bidang usaha tersebut. Sementara itu, produk yang dihasilkan dari situ dibutuhkan agar Indonesia bisa mengurangi impor.

"Namun kenapa sektor yang kena seperti umbi-umbian, warung internet, dan lainnya. Ya sudahlah, itu biar dikelola UMKM saja, tak perlu investor asing di bidang itu," kritik Maruarar, pekan lalu.

Kebijakan Darmin itu kemudian jadi kontroversi. Maruarar yang juga Ketua Taruna Merah Putih termasuk salah satu pihak yang mendesak pemerintah merevisi hal itu. Darmin pun kemudian merevisi kebijakan itu.

Apa yang direvisi?

Paket kebijakan ekonomi XVI ini diarahkan untuk menarik lebih banyak investasi asing demi memperbaiki defisit transaksi berjalan. Paket kebijakan itu terdiri dari perluasan tax holiday, relaksasi DNI, dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Aturan yang direvisi menyangkut DNI, pemerintah kini hanya mengatur 25 bidang usaha untuk mendapatkan aliran modal asing hingga 100 persen.


(tor/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed