Rabu 21 November 2018, 18:14 WIB
KPK Bakal Bantu Penyelamatan Aset KAI di Daerah
Ilustrasi KPK (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -
KPK bakal membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyelamatkan aset-aset di daerah. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kedatangan Dirut PT KAI Edi Sukmoro ke KPK hari ini.
"Tadi ada Dirut PT KAI yang datang ke KPK. Saya sudah cek ke tim. Ada pembicaraan lebih lanjut terkait penyelamatan aset KAI. Karena ada beberapa aset kai di daerah yang msh tumpang tindih atau diduduki oleh pihak-pihak lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).
Febri menyebut aset itu ada yang diduduki pihak swasta hingga disengketakan oleh pemerintah daerah atau instansi lain. Menurut Febri, bantuan ini merupakan salah satu fungsi KPK dalam pencegahan.
"Pihak lain itu ada yang swasta menggunakan aset KAI dan KPK membantu untuk penyelamatan aset tersebut. Tapi ada juga aset-aset KAI yang diperdebatkan atau disengketakan diklaim dimiliki oleh pemerintah daerah atau instansi yang lain. Tentu saja KPK dalam konteks fungsi trigger mechanism dalam pencegahan mencoba semaksimal mungkin melakukan upaya penyelamatan aset," ucapnya.
Namun, Febri belum menjelaskan aset di daerah mana saja yang dibahas dan akan dibantu penyelamatannya. Dia juga tak menyebutkan aset PT KAI mana yang diklaim dimiliki oleh pemerintah daerah.
Bantuan KPK untuk menyelamatkan aset ini bukanlah yang pertama. Dirut PT KAI Edi Sukmoro pernah datang ke KPK untuk membahas penyelamatan aset pada 2017 lalu.
(haf/dhn)
"Tadi ada Dirut PT KAI yang datang ke KPK. Saya sudah cek ke tim. Ada pembicaraan lebih lanjut terkait penyelamatan aset KAI. Karena ada beberapa aset kai di daerah yang msh tumpang tindih atau diduduki oleh pihak-pihak lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).
Febri menyebut aset itu ada yang diduduki pihak swasta hingga disengketakan oleh pemerintah daerah atau instansi lain. Menurut Febri, bantuan ini merupakan salah satu fungsi KPK dalam pencegahan.
"Pihak lain itu ada yang swasta menggunakan aset KAI dan KPK membantu untuk penyelamatan aset tersebut. Tapi ada juga aset-aset KAI yang diperdebatkan atau disengketakan diklaim dimiliki oleh pemerintah daerah atau instansi yang lain. Tentu saja KPK dalam konteks fungsi trigger mechanism dalam pencegahan mencoba semaksimal mungkin melakukan upaya penyelamatan aset," ucapnya.
Namun, Febri belum menjelaskan aset di daerah mana saja yang dibahas dan akan dibantu penyelamatannya. Dia juga tak menyebutkan aset PT KAI mana yang diklaim dimiliki oleh pemerintah daerah.
Bantuan KPK untuk menyelamatkan aset ini bukanlah yang pertama. Dirut PT KAI Edi Sukmoro pernah datang ke KPK untuk membahas penyelamatan aset pada 2017 lalu.
(haf/dhn)
