DPT Provinsi Sudah Ditetapkan, KPU Tetap Imbau Warga Melapor

Jakarta - KPU provinsi kabupaten/kota yang telah menetapkan daftar pemilih diminta untuk tetap menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya data pemilih yang belum masuk DPT.

"KPU provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) itu untuk tetap menerima laporan masukan informasi terkait dengan pemilih yang belum masuk dalam DPT. Itu tetap kita terima, tidak boleh kita tolak," ujar Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Pramono mengatakan, nantinya, pada saat waktu penetapan daftar pemilih, semua provinsi akan kembali menetapkan jumlah data pemilih. Penetapan ini berdasarkan hasil data atau laporan akhir masyarakat.

"Nanti, sebulan kemudian, mereka diminta menetapkan kembali berdasarkan masukan dari laporan terakhir," ujar Pramono.

Diketahui, terdapat enam provinsi yang belum menetapkan DPTHP. Pramono mengatakan enam provinsi ini diminta melanjutkan penyempurnaan data dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

Baca juga: KPU: Data Pemilih Luar Negeri Berpotensi Ganda

"Bagi provinsi dan KPU kabupaten/kota yang kemarin belum berhasil menetapkan DPTHP-2 itu untuk meneruskan kegiatannya, misal coklit terbatas dan sebagainya. Sambil terus menerima laporan dan masukan dari masyarakat," kata Pramono.

Selain itu, menurutnya, penyempurnaan data pemilih di daerah yang sebelumnya terkena bencana juga dimaksimalkan. Hal ini dengan cara mendata warga di tempat pengungsian.

"Itu juga waktu satu bulan ini kita maksimalkan untuk itu (pemilih di tempat bencana) karena kan pemerintah daerah, juga Disdukcapil, minta waktu untuk konsolidasi data di tiap daerah di Pemda masing-masing pengungsi," kata Pramono.

Adapun enam provinsi yang belum dapat melaporkan DPT hasil perbaikan tahap kedua ini adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Hal ini menyebabkan KPU menunda penetapan DPT hasil perbaikan kedua, sehingga KPU memperpanjang waktu penyempurnaan dan perbaikan data pemilih di enam provinsi selama 30 hari. (dwia/rvk)