DetikNews
Jumat 16 November 2018, 16:40 WIB

Anggap Jumlah DPT 2019 Stagnan, Tim Jokowi Minta Penjelasan KPU

Yulida Medistiara - detikNews
Anggap Jumlah DPT 2019 Stagnan, Tim Jokowi Minta Penjelasan KPU Foto: Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyoroti jumlah Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua pada Pilpres 2019 (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut jumlah Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua pada Pilpres 2019 tak beda jauh dengan data pada Pilpres 2014. Mereka meminta KPU menjelaskan angka DPT yang disebut tak jauh berubah dari pilpres sebelumnya.

"Kalau merujuk di keputusan kemarin yang final di 28 Provinsi, ada 6 Provinsi yang ditunda, total angkanya 189,1 juta dengan catatan yang di dalam provinsi ini kita anggap final walau lagi dilakukan pencermatan. Angka 188,2 juta (DPT Pilpres 2014) dibandingkan 189,1 juta (DPTHP kedua tahun 2019), kenaikannya cuma 0,46% atau 876.477," kata I Gusti Putu Artha, di Jl Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

Putu memerinci hitung-hitungannya soal kenaikan jumlah DPT tiap pilpres. Total DPT pada Pilpres 2004, kata Gusti, sebesar 150,6 juta pemilih. Pada Pilpres 2009, angka itu naik sebesar 17% atau 25,7 juta menjadi 176,3 juta pemilih.


Pada Pilpres 2014, lanjut dia, total DPT-nya mencapai 188,2 juta pemilih. Dari hitung-hitungannya, Putu menilai ada kenaikan jumlah DPT dari Pilpres 2009 ke Pilpres 2014 sebanyak 11,9 juta pemilih atau 7%.

Putu mengatakan, angka DPTHP kedua per 15 November 2018, yakni 189 juta pemilih, hanya mengalami kenaikan sebesar 0,46% dari jumlah DPT pada 2014. Dia meminta ada penjelasan terkait temuannya ini.

"Angka ini (DPTHP kedua tahun 2019) dibandingkan dengan pemilu sebelumnya menjadi anomali. Seolah-olah lima tahun itu tidak terjadi penambahan jumlah DPT. Kami TKN Jokowi sangat berkepentingan KPU dan Bawaslu dapat menjelaskan stagnansi jumlah DPT ini," sebut Putu.


Lebih lanjut Putu mengatakan bahwa dirinya ingin capres-cawapres yang bertanding tak dirugikan dan dirinya juga meminta agar pemilih yang belum terlayani perekaman e-KTP untuk segera difasilitasi sehingga terdata di DPT. Selain itu, Putu menduga ada pemilih yang seharusnya tercatat pada Pilpres 2019 namun tidak tercatat. Ia mengambil contoh dari Pilkada DKI Jakarta putaran kedua lalu.

"Bisa juga karena faktor lain sebab mereka nggak masuk DPT karena faktor politik, kejadian Pilkada Jakarta bisa dilihat di Rumah Lembang saat kita testimoni mereka yang terdaftar di Pilpres 2014 rata-rata sepertiga dari tiga kali kita testimoni, tidak terdaftar ke Pilkada DKI dan saya meyakini ada kerja-kerja politik di level bawah yang me-check out mereka menjadi pemilih," ungkap Putu.

Ia juga meminta agar KPU dan Kemendagri menyinkronkan data pemilih di website. Meski begitu Putu mengaku sepakat dengan perpanjangan waktu perbaikan DPT selama 30 hari. Bahkan, menurutnya, tidak masalah jika DPT terus dimutakhirkan hingga sebulan sebelum waktu pemungutan suara asalkan tidak melanggar peraturan.

"Secara resmi sikap TKN Jokowi-Maruf kami menyetujui dan merekomendasi penambahan waktu bahkan 30 hari sebelum, sampai hari H pemilu. Putusan kemarin sampai 15 Desember. Bahkan sampai 1 bulan sebelum pemilu tidak masalah sepanjang nggak melanggar perundang-undangan sampai sempurna dan diterima senua pihak. Karena prinsipnya melindungi hak memilih warga negara diatur konstitusi," ucapnya.


Sebelumnya KPU menunda penetapan daftar pemilih hasil perbaikan (DPTHP) kedua. KPU memperpanjang waktu penyempurnaan dan perbaikan data pemilih di enam provinsi selama 30 hari.

Hasil sementara jumlah DPT hasil perbaikan kedua sebanyak 191 juta pemilih. Angka itu terdiri atas 189 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih di luar negeri.
(yld/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed