"Kita kemarin sudah bertemu dengan Ombudsman, Ombudsman juga sudah menanyakan kepada PT KAI. PT KAI juga kasih aspirasi perihal tersebut. Intinya, PT KAI mendukung penataan PKL di Jatibaru. Permohonan skybridge itu harus ada kejelasan juga tentunya misalnya seperti kesepakatan bersama dari desain, fasilitas umum, toilet, musala, keamanan, ya harus dibahas bersama," ujar Senior Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo saat dihubungi detikcom, Selasa (13/11/2018).
"Intinya, stasiun itu kan untuk naik-turun penumpang. Skybridge ini kan intinya untuk memindahkan PKL di bawah ke atas, beda konsep, kan. Nah, harus ada kesepakatan bersama," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edy menjelaskan harus ada kejelasan soal petugas keamanan di skybridge. Pejalan di jembatan tersebut juga diharapkan tak masuk ke area stasiun tanpa tiket.
"Jangan sampai yang di skybridge itu mau ke toilet juga bingung. Mau ke musala bingung, sementara musala dan toilet yang ada di stasiun itu untuk penumpang. Masuk ke stasiun ya harus dengan tap tiket. Itu jangan sampai nantinya terjadi missed," jelasnya.
Edy menegaskan tidak ada sengketa aset dalam pembangunan skybridge. Edy menegaskan PT KAI mendukung penataan Jatibaru, Tanah Abang.
Dihubungi terpisah, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Agus Komarudin mengutarakan hal serupa. Dia berharap PT KAI dengan Pemprov DKI menyepakati soal penyediaan fasilitas umum di skybridge.
"Pertama, kita mendukung adanya penataan di Tanah Abang atau Jatibaru. Kedua, terkait pemanfaatan aset DKI juga belum dibicarakan. Ketiga, PT KAI mengharapkan kepastian kesepakatan bersama terhadap fasilitas umum keamanan serta pengamanan arus penumpang di skybridge. Ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut," kata Agus. (idn/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini