.webp)
Fahri pun berkesempatan menyematkan tanda peserta seleksi magang ke Jepang tersebut di Kompleks Kantor Gubernur NTB. Dalam sambutannya, Fahri yang juga Ketua Tim Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PMI) DPR RI ini berharap ada persiapan yang betul-betul matang dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB.
"Ini adalah kesempatan emas, dan waktu yang sangat baik, maka harus ditangani dengan serius. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri kemampuan yang bekerja di sana, senang karena mereka mengalami perubahan hidup. Tanya kepada alumni nanti," kata Fahri, dalam keterangan tertulis, Senin (12/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya bersama sejumlah anggota DPR ke Jepang beberapa waktu lalu. Ketika berkunjung ke Jepang, ia dan delegasi DPR melihat tempat pemagangan dan tempat pelatihan bagi calon tenaga kerja.
"Itu sangat luar biasa, kayak pesantren yang penuh dengan kedisiplinan. Saya sangat excited dan tertarik, apalagi kita baru menyelesaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI)," sebutnya.
Dengan adanya UU PMI, tambah politisi dari PKS itu, maka istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri, tidak akan dipakai lagi, tetapi diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia. Meski pun dia istilahnya care given atau pekerja di dalam rumah tangga, tetapi memiliki keahlian dan jumlahnya tentu semakin hari, semakin banyak karena demografik bonus Indonesia yang luar biasa besarnya.
"Jumlah angkatan kerja kaum muda yang sanggup memikul beban bangsa Indonesia, akhir-akhir ini adalah yang terbanyak dalam sepanjang sejarah. Dan anak muda ini, kalau tidak disalurkan secara positif, bisa negatif. Makanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Asep dan kawan-kawan yang telah mengambil inisiatif tentang ini (program magang). Dan saya dalam sisa masa jabatan saya, siap membantu agar program seperti ini menjadi masif," kata Fahri.
Apalagi, lanjut Fahri, dari pihak Japan International Trainning Coorporation/JICO menyampaikan dirinya kalau pihaknya menyatakan tidak ada batas untuk orang Indonesia mengikuti program magang di negaranya, asalkan melalui mekanisme yang telah diatur negaranya.
"Misalnya ada dari pihak Jepang yang datang ke NTB ini untuk memberikan lisensi pusat-pusat pelatihan kita, supaya kita banyak yang bisa datang ke sana (Jepang). Mereka senang sekali. Maka tadi saya dengar dari Ibu Wagub, ada permintaan spesial, kalau bisa yang banyak dari NTB ini," ujarnya.
Karena itu, Fahri ingin mendorong pemerintah melakukan upaya tersebut dan dirinya akan membicarakan skemanya ke pihak pemerintah terkait, termasuk dengan Kementerian Keuangan agar skema rekrutmen ini, sebagian dari dana awalnya ditanggung oleh pemerintah.
"Nantinya, kita akan menggunakan skema dari pemerintah pusat dan skema yang ada di pemerintah daerah. Bahkan kalau kita mau, dari desa-desa, mengingat ada sekitar 75 ribu desa dan apalagi kita terus menyalurkan uang untuk dana desa, untuk melakukan perekrutan awal," tutupnya.
Dalam acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Djalilah, Direktur Bina Pemagangan Kemnaker Asep Gunawan dan salah satu perusahaan di Jepang.
(mul/mpr)
