.webp)
Merujuk laman resmi milik DKI, publik.bapedadki.net, Senin (12/11/2018) pukul 12.27 WIB, seluruh penyerapan atau realisasi Belanja Langsung (BL) maupun Belanja Tidak Lansung (BTL) Pemprov DKI tidak ada yang mencapai target.
Anggaran belanja langsung Pemprov DKI yang baru terserap Rp 20 triliun dari target Rp 41 triliun atau baru 48,7 persen. Sementara itu anggaran belanja tidak langsung Pemprov DKI yang baru terserap yakni Rp 21,1 triliun dari Rp 34 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Screenshoot situs DKI publik.bapedadki.net |
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, salah satu penyebab serapan anggaran DKI rendah karena proses pembayaran yang berbelit.
"Kenapa bisa terjadi, rupanya untuk mengurus pembayaran itu prosesnya berbelit, sehingga yang mengerjakan memilih menagihnya di ujung saja, sekaligus, daripada menagih tiap 3 bulan. Dan itu koreksi untuk sistem kita," ujar Anies di Pinggir Sungai Ciliwung Condet Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (11/11).
Sekda DKI Saefullah juga sudah menyampaikan salah satu penyebab rendahnya penyerapan adalah gagalnya lelang sejumlah proyek. Menurutnya, gagal lelang tersebut disebabkan kontraktor yang tidak bisa menyediakan spesifikasi yang dibutuhkan Pemprov DKI.
"Banyak kendala, di antaranya efisiensi pasti. Ada beberapa yang gagal lelang. Gagal lelang itu sebabnya banyak. Ada penyedianya, ada gagal lelang, ada gagal kontrak," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).
Sementara itu, dia menyebutkan 3 SKPD DKI yang serapannya paling rendah yakni Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Pendidikan. Saefullah terus memacu tiga dinas yang anggarannya rendah.
"Bina Marga lagi dipacu, Tata Air juga dipacu, Pendidikan dipacu. Lagi dipacu terus," sebutnya. (idn/imk)
