Gubernur Koster Tertibkan 'Toko Tiongkok', Warga Ngadu ke DPRD

Aditya Mardiastuti - detikNews
Senin, 12 Nov 2018 10:49 WIB
Foto: DPRD Bali (adit/detikcom)
Denpasar - Beberapa warga Desa Wisata Rafting dan Swing di Bongkase, Kabupaten Badung, Bali mengadu ke DPRD karena sepi pengunjung. Mereka merasakan dampak akibat ditutupnya sejumlah toko yang mendatangkan wisatawan China.

Keluhan tersebut disampaikan salah satu pemilik warung di Desa Bongkase, Wayan Setiawan. Wayan mengatakan sejak diberlakukannya aturan menutup toko dari Gubernur Bali Wayan Koster, jumlah wisatawan yang berkunjung ke desanya menurun drastis.

"Wisatawan yang berkunjung ke desa kami itu wisatawan asal Tiongkok, karena mereka penyuka rafting dan swing. Kami kena imbas dengan penutupan tersebut, dari biasanya para guide rafting itu makan di lalapan kami sekarang mereka makan di rumahnya sendiri karena nggak ada pemasukan," kata Wayan di gedung DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Senin (12/11/2018).

Wayan menambahkan tenaga kerja di desanya seluruhnya adalah masyarakat lokal yang mengandalkan dari wisatawan. Dia berharap ada jalan keluar soal kasus ini.

"Guide rafting itu sekali turun per kepala dapat tipping Rp 10 ribu/kepala, kalau enam orang ya dapat Rp 60 ribu. Itu belum dari gaji yang kalau UMR tahu sendiri Badung berapa, kami di Bongkase kena imbasnya, sekarang tidak ada tamu. Kalau sebelumnya bus-bus berjajar datang kini sepi," tuturnya.

Wayan berharap pemerintah bisa mendengar keluhan mereka. Sebab mereka bisa makan jika ada kunjungan wisatawan ke desanya.

"Seluruhnya pekerja di tempat kami itu orang lokal, adik-adik kami sendiri, anak-anak kami. Itu toko ditutup memang tidak ada hubungan langsung dengan kami, tapi dengan kebijakan Pak Gub ini, kami kena imbasnya. Tamunya ndak ada yang datang. Mohon sebelum membuat keputusan dicek ke lapangan jangan sampai hanya satu pihak yang didengar, jangan yang setuju-setuju (ditutup) aasaja," ujar Wayan.

"Sebab secara langsung kami yang merasakan dampaknya. Ini negara hukum setiap orang harus taat hukum. Kalau soal izin yang dipersoalkan. Presiden Jokowi saja mempermudah izin, kasih kami kesempatan, kasih mereka mengurus izin," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan pemilik agen travel Chris. Dia mengaku merugi hingga ratusan juta sejak diberlakukannya penutupan toko 'mafia Tiongkok' tersebut.

"Semuanya bener, shuttle kan sepi, saya pengusaha bisa lari ke daerah lain tapi gimana guide saya ada berapa orang, staf-staf saya, sopir bus saya. Efek saya mulai (rasakan) tanggal 25. Otomatis dari pihak toko guaranty kepala membatalkan, satu pesawat turun, saya rugi Rp 600 juta sebab selama ini subsidi dari tamu yang masuk ke toko itu hitung aja 125 orang kali USD 250. Saya sudah pasti rugi dia injek ke Bali," urainya.

Rombongan tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta dan beberapa anggota lain seperti I Wayan Sutena, Kadek Setiawan, dan Nyoman Arini. (ams/asp)