Pakdhe Karwo Dukung Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara

Nabilla Nufianty Putri - detikNews
Kamis, 08 Nov 2018 12:06 WIB
Foto: APPSI
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Soekarwo atau Pakdhe Karwo mendukung wacana Palangkaraya menjadi ibu kota Indonesia yang baru. Menurutnya hal ini sejalan dengan cita-cita presiden pertama RI, Bung Karno ketika meresmikannya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1957 lalu.

"Pasti Bung Karno punya alasan kuat mengapa ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya. Jadi kami setuju ibu kota negara pindah ke sini," kata Karwo, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/11/2018).



Saat Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI Tahun 2019 di Kahayan Ballroom Swiss-Bel Hotel Danum, Palangkarya, Kateng, Soekarwo mengatakan terdapat beberapa alasan kuat untuk menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara.

Misalnya dari segi keamanan, menurut penelitian para ahli, Palangkaraya merupakan wilayah yang aman dari gempa.

"Inshaallah, para ahli gempa menyatakan bahwa di sini adalah pula yang tidak ada gempa," ungkapnya.

Kedua, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur ini, dari aspek kestrategisan wilayah, secara geografis Palangkaraya posisinya tepat berada di tengah-tengah wilayah Nusantara. Sehingga jika dijadikan ibu kota negara maka jalur distribusinya akan menjadi lebih mudah, murah, dan cepat.

"Lokasinya tidak terlalu dekat dengan laut, tapi juga disebelahnya ada sungai yang besar, yakni Sungai Kahayan. Ini memenuhi syarat ibu kota di dunia, Ini bagus untuk dijadikan ibu kota negara, masyarakat di Indonesia akan ter-engineering dengan sendirinya, banyak yang ingin pindah kesini untuk bekerja, bisnis, dan lainnya," papar Soekarwo.

Dalam kesempatan tersebut, Soekarwo juga mengatakan terdapat berbagai agenda yang akan dibahas dalam Rakernas APPSI Tahun 2019 merupakan upaya untuk semakin menyejahterakan seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya, mendorong pemerintah pusat untuk membuat aturan pajak penghasilan (PPh) Badan dapat masuk ke daerah.

"Kita akan membuat surat dan mendatangi DPR RI agar segera membuat aturan yang mengatur, bahwa PPh badan harus masuk ke daerah yang menjadi tempat usaha tersebut. Contohnya, jika perusahaan perkebunan sawit di Kalteng, maka membayar PPh badan-nya ya di Kalteng. Sebab, selama ini meski perusahaannya di daerah, tapi bayar pajaknya ke DKI Jakarta," terang Soekarwo.



Peraturan tersebut, lanjut orang nomor satu di Jatim ini, untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Apalagi, sumbangan PPh badan dari daerah sangat besar, salah satu contohnya, PPh badan Jawa Timur rata-rata per tahunnya menyumbangkan sebanyak Rp 10,7 triliun kepada DKI Jakarta.

Senada dengan Karwo, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengatakan sudah saatnya daerah mendapat perlakuan yang adil terkait PPh badan.

"Seandainya daerah menyumbangkan PPh badan ke DKI Jakarta sebesar Rp 75 triliun, paling tidak lima persennya kembali ke daerah penghasil, ini akan lebih adil," ungkapnya.

Sugianto juga meminta dukungan seluruh pihak agar diberlakukan syarat kepada investor, bahwa jika ingin mendirikan perusahaan di daerah, maka perusahaan tersebut harus menyetor pajak ke daerah, bukan ke DKI Jakarta. Meskipun perusahaan pusatnya berada di Jakarta.

"Jadi pendapatan daerah akan meningkat, sehingga bisa meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat" kata Sugianto.

Sampai saat ini berlangsung Pra Rakernas APPSI Tahun 2019 yang berlangsug selama 7 sampai 9 November 2018. Diagendakan akan menghasilkan penjelasan rancangan materi Rakernas APPSI Tahun 2019 oleh Ketua Steering committee Rakernas APPSI, M. Ryaas Rasyid, dan penjelasan kesiapan Pemprov Sumatera Barat selaku tuan rumah Rakernas APPSI Tahun 2019 oleh Organizing Committee.

Hadir dalam kesempatan ini di antaranya Wakil Ketua DPRD RI, Sekda Kalteng, pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim dan Pemprov Kalteng, para Asisten Pemerintahan Sekdaprov se-Indonesia. Serta para Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov se-Indonesia, dan unsur Forkopimda Kalteng.

Untuk informasi APPSI lainnya, silahkan kunjungi ini.





(mul/ega)