Rabu 07 November 2018, 18:59 WIB
Polri Bentuk Tim Khusus Tangani Citra Polisi yang Salah di Sinetron
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Ketua KPI Yuliandre Darwis, dan para pekerja production house. (Adhi Indra Prasetya/detikcom)
Jakarta -
Polisi menyoroti tayangan di televisi yang mencitrakan personelnya sebagai petugas yang loyo, bisa dibayar, dan salah memasang tanda pangkat. Untuk menanggulangi munculnya citra yang tak diinginkan, polisi membentuk tim khusus. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga turun tangan.
"Akan kita bantu, akan kita siapkan tim asistensi untuk membantu Bapak Ibu sekalian (para kreator berbagai rumah produksi) untuk mempelajari sikap tampangnya polisi. Polisi nggak ada yang jalnnya loyo-loyo, mulai dari sikap dan tampang," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Gedung Bhayangkari, Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018).
Dia berbicara dalam acara 'Workshop Bersama Production House: Sosialisasi Penggunaan Seragam Dinas Polisi dan Action/Tindakan Kepolisian dalam Pembuatan Layar Lebar, Film TV, dan Sinetron'. Hadir pula dalam acara ini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis. Setyo melanjutkan keluhannya perihal citra polisi yang tayang di televisi. Suatu saat dia dikomplain oleh seniornya di kepolisian.
"Saya terus terang mendapatkan komplain dari mantan Wakapolri, saya dikoreksi, 'Dik (adik -red), ada itu sinetron, primetime lagi, antara jam tujuh sampai jam delapan malam, masa polisi nangkap penjahat, kemudian penjahatnya bayar, terus dibebaskan?' 'Waduh,' kata saya," tutur Setyo.
Selain itu, ada pula pemasangan tanda pangkat di seragam dinas polisi yang awur-awuran di sinetron. Polisi tak mau kesalahan-kesalahan itu terus diulang oleh rumah produksi sinetron dan tayangan lain.
"Pakaian seragamnya nggak betul, itu makanya kita menyiapkan diri membentuk tim asistensi untuk membantu, supaya betul betul apa yang dilakukan production house atau produser stasiun televisi sesuai dengan aturan," kata Setyo.
Tim asistensi yang terdiri dari beberapa satuan kerja akan dibentuk oleh Divisi Humas Polri, khusus untuk mendampingi para kreator supaya tak salah dalam menampilkan sosok polisi di tayangan yang mereka bikin, mulai dari level televisi sampai layar lebar. Namun untuk sementara, Setyo mempersilakan para kreator untuk berkonsultasi ke Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Kombes Cahyo Budi Siswanto, untuk mendapatkan arahan yang benar sebelum memproduksi tayangan.
"Dan saya minta pada ketua KPI untuk memberikan referensi pada rekan rekan kita yang memproduksi film, FTV, sinetron. Mari kita jaga sama sama produksinya. Kreatif boleh, tapi harus tetap berpikir jangka panjang, kedepan, dan bermanfaat," kata Setyo.
Di sisi lain, Setyo mengapresiasi tayangan yang menampilkan polisi dengan baik, seperti tayangan acara realitas (reality show) yang menampilkan penindakan polisi terhadap situasi tertentu. Ada pula film The Raid yang menampilkan dengan benar bagaimana polisi memegang terduga pelaku kejahatan, hingga bagaimana polisi memegang senjata.
Adapun KPI menilai non-akurasi tentang tampilan polisi yang ada di tayangan televisi disebabkan oleh kecenderungan mengejar rating. Kualitas tayangan menjadi tercecer. Padahal sudah ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
"Oleh sebab itu, ini (komplain dari polisi) akan kami jadikan guidance, kemudian akan kami surati seluruh owner dalam lembaga penyiaran, sehingga ini mejadi isu yang paling utama. Kami yakin semua production house atau lembaga penyiaran menciptakan industri kreatif, tapi tentu kreativitas yang bertanggung jawab adalah yang paling utama yang paling penting dalam sebuah proses," tutur Ketua KPI Yuliandre Darwis.
(dnu/bar)
"Akan kita bantu, akan kita siapkan tim asistensi untuk membantu Bapak Ibu sekalian (para kreator berbagai rumah produksi) untuk mempelajari sikap tampangnya polisi. Polisi nggak ada yang jalnnya loyo-loyo, mulai dari sikap dan tampang," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Gedung Bhayangkari, Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018).
Dia berbicara dalam acara 'Workshop Bersama Production House: Sosialisasi Penggunaan Seragam Dinas Polisi dan Action/Tindakan Kepolisian dalam Pembuatan Layar Lebar, Film TV, dan Sinetron'. Hadir pula dalam acara ini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis. Setyo melanjutkan keluhannya perihal citra polisi yang tayang di televisi. Suatu saat dia dikomplain oleh seniornya di kepolisian.
"Saya terus terang mendapatkan komplain dari mantan Wakapolri, saya dikoreksi, 'Dik (adik -red), ada itu sinetron, primetime lagi, antara jam tujuh sampai jam delapan malam, masa polisi nangkap penjahat, kemudian penjahatnya bayar, terus dibebaskan?' 'Waduh,' kata saya," tutur Setyo.
Baca juga: Daftar Lengkap Penghargaan Anugerah KPI 2018 |
Selain itu, ada pula pemasangan tanda pangkat di seragam dinas polisi yang awur-awuran di sinetron. Polisi tak mau kesalahan-kesalahan itu terus diulang oleh rumah produksi sinetron dan tayangan lain.
"Pakaian seragamnya nggak betul, itu makanya kita menyiapkan diri membentuk tim asistensi untuk membantu, supaya betul betul apa yang dilakukan production house atau produser stasiun televisi sesuai dengan aturan," kata Setyo.
Tim asistensi yang terdiri dari beberapa satuan kerja akan dibentuk oleh Divisi Humas Polri, khusus untuk mendampingi para kreator supaya tak salah dalam menampilkan sosok polisi di tayangan yang mereka bikin, mulai dari level televisi sampai layar lebar. Namun untuk sementara, Setyo mempersilakan para kreator untuk berkonsultasi ke Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Kombes Cahyo Budi Siswanto, untuk mendapatkan arahan yang benar sebelum memproduksi tayangan.
"Dan saya minta pada ketua KPI untuk memberikan referensi pada rekan rekan kita yang memproduksi film, FTV, sinetron. Mari kita jaga sama sama produksinya. Kreatif boleh, tapi harus tetap berpikir jangka panjang, kedepan, dan bermanfaat," kata Setyo.
Di sisi lain, Setyo mengapresiasi tayangan yang menampilkan polisi dengan baik, seperti tayangan acara realitas (reality show) yang menampilkan penindakan polisi terhadap situasi tertentu. Ada pula film The Raid yang menampilkan dengan benar bagaimana polisi memegang terduga pelaku kejahatan, hingga bagaimana polisi memegang senjata.
Adapun KPI menilai non-akurasi tentang tampilan polisi yang ada di tayangan televisi disebabkan oleh kecenderungan mengejar rating. Kualitas tayangan menjadi tercecer. Padahal sudah ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
"Oleh sebab itu, ini (komplain dari polisi) akan kami jadikan guidance, kemudian akan kami surati seluruh owner dalam lembaga penyiaran, sehingga ini mejadi isu yang paling utama. Kami yakin semua production house atau lembaga penyiaran menciptakan industri kreatif, tapi tentu kreativitas yang bertanggung jawab adalah yang paling utama yang paling penting dalam sebuah proses," tutur Ketua KPI Yuliandre Darwis.
(dnu/bar)
