"Kami mendorong Pak Jokowi untuk menuntaskan itu. Jadi kalau tidak ada duitnya atau nggak mampu, ya disampaikan saja. Supaya masyarakat tidak di-PHP (pemberi harapan palsu)-in. Kira-kira begitu," kata Dahnil di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).
Dahnil mengaku kasihan pada nasib para korban bencana gempa. Dia juga mengaku paham pemulihan Lombok pascagempa tak mudah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, Jokowi kembali berkunjung ke Lombok pada Kamis (18/10). Di sana ia sempat menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Jokowi.
Jokowi juga sebelumnya memutuskan syarat pencairan dana bagi korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipangkas. Jokowi meminta instruksinya dijalankan di lapangan.
"Dari rapat terbatas kemarin mengenai gempa di NTB, kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan agar disederhanakan dan kemarin sudah diputuskan dari 17 prosedur yang ada kemarin sudah diputuskan menjadi 1 saja yang harus diikuti agar di lapangan benar-benar dilaksanakan," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna evaluasi penanganan bencana alam di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).
Namun Jokowi belum merinci ketujuh belas syarat yang dimaksud. Dengan pemangkasan syarat ini, Jokowi berharap prosedur pencairan dana tidak berbelit.
"Jangan sampai kalau uang ada tapi nggak bisa dicairkan ya buat apa. Dengan satu prosedur dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan saya tidak mau agar masyarakat merasa rumit, berbelit-belit dan harus segera dipangkas disederhanakan tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan," tuturnya.
"Saya akan lihat nanti hari Kamis ini kecepatan pencairan anggaran yang sudah diberikan ke warga itu seperti apa," imbuh Jokowi. (aud/rna)