Pemprov Setuju Usir 'Mafia Tiongkok' yang Kuasai Wisata Bali

Denpasar - DPRD Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali mengusut tuntas praktik 'mafia Tiongkok' yang merugikan pariwisata Bali. Pemprov menerima masukan itu dan memastikan penertiban terus dilakukan.

"Diusut tuntas, itu kan maksudnya ditertibkan. Ditertibkan ya luas itu. Kalau ada penyalahgunaan, perbuatan melawan hukumnya, itu sudah keras, ada PMA-nya (penanaman modal asing) hukumnya. Di satu sisi dari aspek harus menertibkan ya kita juga," kata Kabiro Humas Pemprov Bali Dewa Mahendra ketika dimintai konfirmasi, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: Ada 'Mafia Tiongkok' di Bali, DPRD Minta Produk Lokal Diutamakan

Dewa menjelaskan hingga saat ini Pemprov melalui Satpol PP dan para pengusaha terus melakukan pengawasan. Dia memastikan, jika ditemukan penyimpangan toko maupun pengusaha jasa travel, akan ditertibkan.

"Salah satunya Satpol PP, Dinas Pariwisata dibantu pengusaha wisata. Intinya, kita itu lakukan seperti langkah-langkah yang semestinya. Kalau terjadi hal yang menyimpang, ya kita tertibkan," tegasnya.

Dia memastikan setiap temuan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai jenis pelanggarannya.

"(Sidak selesai.) Sekarang tinggal pengambilan keputusan, sudah melakukan suatu tindakan. Kalau ada tindakan yang melawan hukum, ya itu ranahnya penegakan hukum. Dari kita, kalau melanggar perda, tokonya kita tutup," ucap Dewa.

"Itu kan selesai, izin nggak ada, kan sudah menyalahi, ya kita menyelesaikan hal-hal yang diperlukan," imbuhnya.

Baca juga: Isu Pariwisata Bali Dijual Murah Bikin Gerah Pengusaha Travel

Dewa menegaskan pihaknya juga mendorong pengelolaan pariwisata yang baik dan sesuai aturan. Dia berharap penegakan hukum, termasuk soal visa, lebih tegas.

"Kita berharap tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aspek pariwisata, aspek hukum, administrasi ya harus dipertegas. Memang kita menginginkan dari sisi pengelolaan pariwisata yang baik dan benar, jangan sampai liar. Kan begitu, " ucapnya.

Sebelumnya, DPRD Bali meminta Gubernur Bali Wayan Koster mengambil sikap soal pariwisata yang dijual murah ini. DPRD juga meminta agar toko-toko di Bali mengutamakan produk lokal, bukan menjual produk China yang diklaim sebagai produk Bali.

Baca juga: Buntut Wisata Bali Dijual Murah, Ada TKA Ilegal asal China?

Adapun menurut Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, pelaku pariwisata diminta tertib pada aturan yang berlaku. Dia menegaskan tak ada ruang bagi mafia yang menjual paket wisata murah dan tak menguntungkan warga lokal.

"Bali sangat welcome dengan wisatawan Tiongkok. Bali tidak perlu jaringan toko 'mafia Tiongkok'. Ini sebagai wujud membangun Bali dengan landasan Nangun Sat Kerthi Loka Bali," kata Adnyana. (ams/asp)