.webp)
Rapat itu dihadiri perwakilan Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Darat, dan Ditjen Perhubungan Udara selaku pihak Kemenhub. Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Agenda rapat sejatinya membahas anggaran Kemenhub tahun 2019, tapi sesi pertanyaan dalam rapat memang umum dibuka.
Dalam sesi tanya-jawab, sejumlah anggota Dewan bertanya soal jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi V Anton Sukartono Suratto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai penerbangan Lion Air JT 610 itu janggal. Sebab, diakui pesawat sempat mengalami gangguan.
"Sementara tadi pagi dibilang pesawatnya dari lintasan ada masalah. Kenapa pesawat yang ada masalah dibiarkan berangkat?" tuturnya.
Pertanyaan itu kemudian dijawab Plt Dirjen Perhubungan Udara M Pramintohadi Sukarno. Praminto menegaskan pesawat Lion Air JT 610 saat itu dirilis layak terbang.
Namun ia mengatakan penjelasan lebih lanjut mengenai itu akan disampaikan lewat keterangan tertulis.
"Kemudian khusus untuk satu pertanyaan terakhir terkait 737 MAX, sebenarnya sudah ada pesawat dengan kondisi layak terbang. Diposisikan dari Bali ada beberapa indikator yang mengalami gangguan dan sudah diperiksa oleh engineer, dilakukan perbaikan dan dinyatakan sudah oke rilis dan diperiksa oleh expert juga dalam posisi rilis," ujarnya.
"Penjelasan lengkap akan kami sampaikan dalam posisi tertulis," imbuh Praminto.
Diketahui, pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang jatuh di perairan Karawang pada Senin (29/10) pagi.
Pesawat berjenis Boeing 737 MAX 8 itu membawa 189 orang di dalamnya, termasuk dua bayi. Hingga saat ini, proses pencarian korban masih dilakukan.
Simak Juga 'Ditemukan Lagi, Sudah Ada 26 Kantong Jenazah Lion Air JT 610':
(tsa/gbr)
