"Kami membangun dari nol, dari nol rupiah saat belum ada anggaran, belum ada perkantoran dan belum ada infrastruktur yang memadai," kata Irianto kepada Tim Ekspedisi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam keterangan tertulis, Senin (29/10/2018).
Irianto menjadikan prinsip good governance sebagai pondasi utama dalam pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari Kaltara telah 4 kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kaltara yang juga merupakan provinsi 5 besar paling aktif dalam menindaklanjuti supervisi pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain itu, pada Jumat lalu, Irianto menerima penghargaan dari Indonesia Institute for Publicly Governance (IIPG). Dimana Provinsi Kaltara mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Terbaik.
Tidak hanya itu, Irianto juga menyoroti maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Daerah akibat memperjualbelikan jabatan. Dalam urusan seleksi dan penunjukan Kepala Organ Perangkat Daerah (OPD), Irianto melakukannya dengan ketat dan transparan.
Dalam proses seleksi OPD dan CPNS, Irianto mengedepankan Kebhinekaan dengan merekrutnya dari beragam suku dan etnis yang ada di Kaltara, juga membuka seleksi bagi CPNS dari berbagai daerah di Indonesia.
Saat ini, Pemprov Kaltara telah merencanakan dan akan memulai pembangunan PLTA berkapasitas 10.060 megawatt, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional, Pembangunan Rice and Food Estate, Peningkatan Bandara Perintis di Perbatasan, Pembangunan Jembatan Penghubung Bulungan dan Tarakan serta pembangunan infrastruktur lain.
Informasi lainnya dari Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur ini bisa dilihat di sini.
Saksikan juga video 'Mendagri Lantik Pengurus APPSI, Pakde Karwo Jadi Ketuanya':
(ega/idr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini