.webp)
Apel Siaga Pemenangan Partau NasDem Jawa Timur dan Pengukuhan Komando Strategi Nasional (Kostranas) NasDem berlangsung di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018). Kehadiran Jokowi membuat suasana acara menjadi ramai karena banyak yang hendak bersalaman dan foto dengan dirinya.
Kedatangan Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan para pengurus Partai NasDem. Dalam sambutannya, Jokowi meminta kepada para kader NasDem untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di hari bersejarah ini, di hari Sumpah Pemuda saya mengajak kita semua untuk terus bergandengan tangan memelihara persatuan, merawat kerukunan karena aset terbesar kita adalah persatuan, persaudraan dan kerukunan. Jangan sampai karena hal-hal kecil kita menjadi terpecah, kita menjadi terpecah-belah. Sekali lagi aset terbesar adalah persatuan, persaudaraan dan kerukunan," kata Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Partai NasDem yang dinilainya berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada pemerintah, terutama dalam dukungan politik di DPR RI.
"Saya sudah menyaksikan dukungan Partai NasDem terhadap diri saya dalam mengemban tugas sebagai Presiden yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lebih sedikit," katanya disambut tepuk tangan para kader.
Baca juga: The Great Sontoloyo Melawan Rezim Sontoloyo |
Jokowi lantas menyampaikan beberapa hal. Dia setuju bahwa sistem presidensial harus diperkuat. Ini artinya akan ada banyak undang-undang (UU) dan peraturan yang harus direvisi.
"Karena dengan dinamika global yang perubahannya cepat seperti sekarang, kita memerlukan kecepatan dalam memutuskan kecepatan dalam bertindak. Kita tahu sekarang ada 42 ribu regulasi peraturan yang ada di negara kita yang ingin memperlambat kita untuk perubahan nasional atau perubahan global," katanya.
Dia juga meminta kepada para kader NasDem untuk memberikan jawaban atas isu yang menyangkut dirinya yang berkembang di masyarakat. Dia mengatakan seringkali isu yang berkembang tersebut membuat bingung masyarakat.
"Sering sekali masyarakat banyak yang bingung ada isu-isu, adanya perang isu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan secara baik, secara benar dan bisa diterima masyarakat akan sangat gampang sekali kita untuk masuk dan berkomunikasi dengan rakyat," katanya.
Salah satu isu yang berkembang di masyarakat yakni soal dirinya yang dituduh terlalu berpihak kepada negara asing. Menurutnya, kader NasDem harus bisa meluruskan soal isu ini dengan baik dan jelas kepada masyarakat.
"Berkaitan dengan antek asing, Presiden Jokowi antek asing benar ndak? Ndak perlu saya sampaikan. Jadi ada blok besar namanya Blok Mahakam yang dikelola Prancis dan Jepang, sekarang 100 persen di Pertamina. Kedua blok besar Blok Rokan juga diserahkan 100 persen (ke) Pertamina. Ada Freeport sudah head agrement bahwa kita akan mendapatkan 51,2 persen yang sebelumnya 9,3 persen. Pertanyaannya adalah antek asingnya di mana? Ini harus bisa dijelaskan oleh bapak, ibu, saudara-saudari sekalian," kata Jokowi.
Tak hanya itu, lanjut Jokowi, ada juga isu soal dirinya yang membuka dan membebaskan lebih dari 10 juta tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Dia menegaskan hal itu adalah kabar bohong alias hoax.
"Isunya mengatakan bahwa ada lebih dari 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok, itu Hoax. Sampaikan bahwa 10 juta itu adalah tanda tangan kita dengan Tiongkok untuk turis. Turis, bukan TKA, karena ada 180 juta turis dari Tiongkok yang menjadi rebutan negara di seluruh dunia. Kita tanda tangan komitmennya minimal 10 juta turis akan datang ke Indonesia," katanya.
"Tenaga kerja dari Tiongkok di Indonesia 24 ribu, justru TKI kita yang ada 80 ribu di Tiongkok. Artinya di sana antek Indonesia, jangan dibalik-balik, ini harus dijawab dengan jelas. Jangan bohongi rakyat dengan data yang ngawur. Itulah makanya kemarin saya bilang politikus sontoloyo, ya yang seperti itu," imbuh Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung soal isu dirinya yang disebut sebagai anggota PKI. Dia mengatakan, dirinya lahir pada tahun 1961, sementara PKI bubar pada tahun 1965. Sehingga tidak mungkin di usianya yang masih balita disebut sebagai kader PKI.
"Coba, saya lahir tahun 1961, PKI 1965 umur saya 4 tahun, nggak ada PKI balita, nggak ada. Masa ada PKI balita? Tahun 1955 DN Aidit pidato, di dekat dia ada saya (sambil lihatin foto) coba gambarnya kok ya persis? Saya lahir saja belum, inilah yang saya sampaikan cara seperti ini politik sontoloyo," ucapnya.
Simak Juga 'Jokowi Tepis Tudingan Dirinya Antek Asing dan PKI':
(rjo/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
