Patrialis Akbar Ajukan PK Ternyata karena Ini

Patrialis Akbar Ajukan PK Ternyata karena Ini

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 25 Okt 2018 15:53 WIB
Patrialis Akbar di PN Jakpus, Kamis (25/10/2018) (Faiq Hidayat/detikcom)
Patrialis Akbar di PN Jakpus, Kamis (25/10/2018) (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus korupsi. PK diajukan karena Patrialis menduga terdapat kekhilafan hakim dalam vonis kasus yang menjeratnya.

"Terdapatnya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan yang terdahulu," ujar Patrialis dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Patrialis menyebut ada 16 novum atau bukti baru atas kasus tersebut. Selain itu, putusan majelis hakim bertentangan dengan kasus tersebut.





"Terdapat keadaan baru kami akan jelaskan 16 novum akan kami sampaikan pokok-pokoknya. Terdapatnya pertentangan putusan yang saya hadapi," jelas Patrialis.

Dia juga membantah menerima uang USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman untuk keperluan umrah. Selain itu, dia membantah menerima uang Rp 4 juta untuk kebutuhan main golf.

"Keadaan baru yaitu bukti untuk bantah putusan bahwa saya dinyatakan menerima uang suap sebesar 10 ribu dolar AS untuk kepentingan umrah. Novum selanjutnya untuk membantah tidak benar saya terima suap Rp 4 juta untuk kepentingan golf," ucap Patrialis.

Selain itu, Patrialis membantah telah mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Untuk membantah saya tidak pernah mempengaruhi putusan hakim MK," jelas dia.





Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Patrialis terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi.

Patrialis terbukti menerima USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Uang tersebut disebutkan hakim untuk biaya umrah Patrialis.

Uang tersebut diterima Patrialis untuk mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (fai/fdn)