DetikNews
Selasa 23 Oktober 2018, 19:11 WIB

KPU Nilai Hoax Ratna Sarumpaet Tak Terkait Pemilu

Yulida Medistiara - detikNews
KPU Nilai Hoax Ratna Sarumpaet Tak Terkait Pemilu Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (Dwi/detikcom)
Jakarta - Komisioner KPU Wahyu Setiawan memenuhi panggilan Bawaslu terkait kasus penyebaran berita hoax Ratna Sarumpaet. Setelah menyampaikan keterangan, KPU mengatakan penyebaran hoax Ratna Sarumpaet tidak terkait kampanye pemilu.

"Kalau dalam pandangan saya, saya memberikan keterangan bahwa pernyataan berita bohong Ibu Ratna Sarumpaet itu tidak terkait dengan kampanye Pemilu 2019. Bahwa itu ada dugaan pelanggaran hukum, itu terkait dengan dugaan pelanggaran hukum terkait UU ITE. Jadi tidak terkait kampanye Pemilu 2019," kata Wahyu di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018).

Wahyu mengatakan kapasitasnya datang ke Bawaslu sebagai ahli. Ia mengatakan pernyataan hoax Ratna tidak termasuk dalam pengertian definisi kampanye yang ada di dalam UU Pemilu. Sementara itu, kasus hoax Ratna Sarumpaet sendiri terkait pelanggaran UU ITE sedang berjalan di kepolisian.


"Tapi, setelah kita kaji bersama, berdasarkan UU Nomor 7/2017, juga PKPU, bahwa kampanye definisinya jelas sehingga pernyataan Ratna Sarumpaet tidak terkait dengan kampanye 2019," ungkap Wahyu.

Selain itu, Wahyu mempertanyakan terkait definisi kampanye hitam yang diadukan pelapor. Ia menegaskan KPU hanya berpanduan pada UU Pemilu terkait definisi kampanye.

"Kampanye hitam itu definisinya apa? Kalau kami kan berdasarkan definisi kampanye. La, berdasarkan sandingan definisi kampanye, hoax Ratna Sarumpaet bukan kampanye," ungkapnya.


Definisi kampanye terdapat pada Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Berikut ini definisi kampanye:

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu

Ada tiga pelapor terkait penyebaran hoax Ratna Sarumpaet. Pelapor Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) mempermasalahkan penyebaran kabar penganiayaan yang ternyata hoax sebagai kampanye hitam.


Kedua, Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan dugaan pelanggaran komitmen kampanye damai timses Prabowo.

Timses Jokowi berharap Bawaslu memberikan teguran bila menemukan pelanggaran komitmen kampanye damai Pilpres 2019 agar ada efek jera bagi penyebar hoax.

Pelapor ketiga, Relawan Pro-Jokowi (Projo) melaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Projo meminta Bawaslu membatalkan pencalegan Fadli Zon dan caleg DPR yang tergabung dalam timses Prabowo karena diduga ikut menyebarkan berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.
(yld/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed