Selasa 23 Oktober 2018, 14:25 WIB
Pihak Sohibul Heran Kasus Lanjut Meski Fahri Sempat Cabut Laporan
Foto: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (Tsarina/detikcom)
Jakarta -
Pengacara Presiden PKS Sohibul Iman, Indra, keberatan dengan laporan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang masih diproses polisi meski laporan tersebut sempat dicabut. Indra menilai proses hukum tersebut aneh.
"Super super aneh. Tapi gini, kami sangat yakin polisi tentu melihat ini secara seksama. Nggak mungkin nanti rambu-rambu dasar dalam hukum pidana diabaikan dan dilanggar. Buat kami ini bagian dari proses aja karena mereka akan butuh keterangan-keterangan. Dan setelah keterangan cukup mudah-mudahan dalam waktu dekat ada gelar perkara dan dalam gelar itu kasus ini dihentikan," kata Indra di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Indra mengatakan pihaknya juga telah melayangkan protes kepada polisi saat kasus itu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Keberatan itu juga disampaikan Sohibul dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
"Kami sebenarnya juga menyampaikan nota protes pascaadanya penetapan sprindik. Tadi dalam berita acara juga sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada gelar perkara untuk memposisikan ini sebagaimana rule semestinya. Yaitu delik aduan yang dicabut maka kasus dihentikan dan tidak bisa dilanjutkan. Walaupun sudah naik ke tahap penyidikan," ujarnya.
Indra berharap polisi bekerja secara profesional. Dia juga berharap agar polisi segera menghentikan proses penyidikan karena laporan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu sempat dicabut.
"Nanti kan gunanya gelar perkara begitu akan dilihat, saya yakin surat yang kami layangkan 26 Juli yang lalu itu akan menjadi bahan dalam gelar perkara nanti dan tentu konsep profesionalisme nggak mungkin lah Polri mengabaikan hukum acara yang ada," ucapnya.
Indra mengatakan laporan ini merupakan delik aduan. Menurut Indra, orang yang berkecimpung dalam hukum pasti paham konsekuensi jika delik aduan sudah dicabut.
"Nggak mungkin asas-asas yang mendasar dalam delik aduan itu buat praktisi hukum dan berkecimpung dalam hukum akan sangat paham konsekuensi dari delik aduan yang sudah dicabut. Kecuali delik biasa. Delik biasa nggak bisa dicabut bahkan. Kalau pelapor mencabut, berdamai, itu sebenernya kasusnya harus tetep maju," tuturnya.
Fahri Hamzah sebelumnya melaporkan Sohibul pada Kamis (8/3) lalu. Laporan Fahri tertuang dalam laporan bernomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Fahri melaporkan Sohibul atas dugaan Pasal 27 ayat 3 dan/atau Pasal 45 ayat 3 UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.
Fahri sempat mencabut laporannya terhadap Sohibul. Namun dia kembali mendatangi Polda Metro untuk meminta polisi melanjutkan penyelidikan terhadap laporannya.
"Pertimbangannya kan waktu itu mau masuk puasa, ya kan, itu aja dulu. Mau masuk puasa kan tenang kita masuk puasa, nggak ada ribut," kata Fahri di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).
Saksikan juga video 'Fahri Tuding Sohibul Iman Ingin Seret Majelis Syuro PKS':
(knv/idh)
"Super super aneh. Tapi gini, kami sangat yakin polisi tentu melihat ini secara seksama. Nggak mungkin nanti rambu-rambu dasar dalam hukum pidana diabaikan dan dilanggar. Buat kami ini bagian dari proses aja karena mereka akan butuh keterangan-keterangan. Dan setelah keterangan cukup mudah-mudahan dalam waktu dekat ada gelar perkara dan dalam gelar itu kasus ini dihentikan," kata Indra di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Indra mengatakan pihaknya juga telah melayangkan protes kepada polisi saat kasus itu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Keberatan itu juga disampaikan Sohibul dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Indra berharap polisi bekerja secara profesional. Dia juga berharap agar polisi segera menghentikan proses penyidikan karena laporan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu sempat dicabut.
"Nanti kan gunanya gelar perkara begitu akan dilihat, saya yakin surat yang kami layangkan 26 Juli yang lalu itu akan menjadi bahan dalam gelar perkara nanti dan tentu konsep profesionalisme nggak mungkin lah Polri mengabaikan hukum acara yang ada," ucapnya.
Indra mengatakan laporan ini merupakan delik aduan. Menurut Indra, orang yang berkecimpung dalam hukum pasti paham konsekuensi jika delik aduan sudah dicabut.
"Nggak mungkin asas-asas yang mendasar dalam delik aduan itu buat praktisi hukum dan berkecimpung dalam hukum akan sangat paham konsekuensi dari delik aduan yang sudah dicabut. Kecuali delik biasa. Delik biasa nggak bisa dicabut bahkan. Kalau pelapor mencabut, berdamai, itu sebenernya kasusnya harus tetep maju," tuturnya.
Fahri Hamzah sebelumnya melaporkan Sohibul pada Kamis (8/3) lalu. Laporan Fahri tertuang dalam laporan bernomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Fahri melaporkan Sohibul atas dugaan Pasal 27 ayat 3 dan/atau Pasal 45 ayat 3 UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.
Fahri sempat mencabut laporannya terhadap Sohibul. Namun dia kembali mendatangi Polda Metro untuk meminta polisi melanjutkan penyelidikan terhadap laporannya.
"Pertimbangannya kan waktu itu mau masuk puasa, ya kan, itu aja dulu. Mau masuk puasa kan tenang kita masuk puasa, nggak ada ribut," kata Fahri di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).
Saksikan juga video 'Fahri Tuding Sohibul Iman Ingin Seret Majelis Syuro PKS':
(knv/idh)
