Transportasi Umum Trans Sarbagita Disetop, Warga Bali Naik Apa?

Denpasar - Gubernur Bali I Wayan Koster akan menutup trayek bus Trans Sarbagita karena memboroskan APBD. Dari dua trayek yang sudah beroperasi, hanya rute Kota Denpasar-Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang akan dipertahankan.

Sebagai satu-satunya transportasi publik yang dikelola pemerintah, keberadaan bus ini juga termasuk langka. Sebab, jeda antarbus berselang hingga satu jam dan dianggap terlalu lama. Lantas apa opsi masyarakat Bali untuk menggunakan transportasi?

Saat ini, ojek online menjadi salah satu transportasi yang sangat mudah dijumpai. Jika dibandingkan taksi, maka ojek online ini hampir selalu ada di setiap kawasan ramai di Bali. Meski begitu, masih ada beberapa daerah yang melarang keberadaan ojek online tersebut.

Pilihan lain, Bali menyediakan banyak rental-rental kendaraan baik motor maupun mobil. Harga sewa motor per hari mulai dari Rp 50 ribu dengan pilihan jenis kendaraan bervariasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rental-rental motor atau mobil ini pun mudah dijumpai di kawasan Kuta, Denpasar, maupun daerah lain yang ramai dikunjungi wisatawan.

Rental kendaraan ini biasanya menjadi salah satu pilihan terbaik bagi wisatawan untuk berkeliling Bali. Apalagi dengan biaya Rp 50 ribu penyewa kendaraan bisa menggunakan sepeda motor selama 12 jam.

Pilihan lainnya yakni kendaraan pribadi. Bagi warga Bali pilihan terakhir ini menjadi opsi terbaik untuk memudahkan beraktifitas. Apalagi hampir setiap rumah di Bali memiliki minimal 2 sepeda motor.

Wacana penutupan trayek Bus Sarbagita itu juga mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Bali yang membidangi transportasi. Sebab transportasi publik dinilai belum dibutuhkan masyarakat Bali.

"Nggak, memang kita ini minim transportasi publik tapi (Sarbagita) kesannya dipaksakan karena jalur transportasinya nggak ada. Justru Sarbagita jadi sumber kemacetan, kalau di Jakarta dibuatkan jalur khusus lebih efektif. Itu memang tahun kemarin kita di komisi III sudah ada rancangan APBD 2018 ini, ada beberapa trayek itu dihentikan tapi khusus untuk kampus sama Terminal Mengwi kita kaji," kata Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba di Bali, Selasa (23/10).

"Itu hampir 6 tahun lho, apa nggak cukup waktu 5 tahun itu untuk jadi bahan evaluasi? Kalau masyarakat membutuhkan itu, maka masyarakat use itu, tapi kan kenapa tidak efektif artinya masyarakat belum butuh itu. Hanya beberapa trayek saja yang dibutuhkan," sambungnya.

Senada dengan Nengah Tamba, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali Ida Bagus Gede Udiyana juga mengatakan hal senada. Udiyana menyebut kondisi geografis Bali memang tidak dirancang sebagai kota besar, sehingga dia berharap ada kajian mendalam untuk transportasi publik yang tepat bagi masyarakat Bali.

"Sebenarnya transportasi publik dibutuhkan, karena secara existing kita ketahui daya dukung kita terbatas, supply-demand kendaraan begitu tinggi, sehingga beberapa kita lihat traffic jam di beberapa lokasi. Sebenarnya ada di kondisi existing karena konsep kita bukan kota besar, jangankan buat busway membuat bus priority saja tidak memungkinkan kayak Jogja karena jalan kita sangat sempit," tuturnya. (ams/asp)