Pemkot Jakbar dan Bawaslu Razia Atribut Kampanye Ilegal

Jakarta - Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Barat bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta lakukan razia alat peraga kampanye (APK) di wilayahnya. Mereka akan mencopot spanduk, atau bendera yang dipasang pada tempat yang dilarang.

Unsur pemerintah Kota Jakarta Barat seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Lurah, dan Camat, lalukan apel bersama dengan Bawaslu Kota Jakarta Barat sebelum melakukan razia. Apel dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Panwas Blitar Cabut Paksa Puluhan APK

Apel itu dipimpin oleh Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi. Dalam sambutannya, Rustam mengatakan penyelenggara baik penyelenggara maupun peserta Pemilu paham tempat mana saja yang dilarang ada APK.

"Pemasangan APK, alat peraga kampanye, kita paham lokasi mana yang boleh dan tidak boleh. KPU, Bawaslu, peserta juga paham. Contoh kantor pemerintah tempat ibadah, sekolah. Ada beberapa lokasi lagi tidak boleh," ucap Rustam.

Selain itu, Rustam pun mengingatkan kepada para perwakilan partai politik yang ikut apel, untuk mengerti saat Bawaslu dibantu Satpol PP menurunkan APK. Mereka melakukan itu untuk membantu partai politik.

"Mereka membantu supaya citra tidak negatif di masyarakat. Masyarakat kita sudah tahu. Oh Si A pasang spanduk sembarangan. Paham mereka. Partai ini pasang bendera sembarangan. Paham mereka," ucap Rustam.

Baca juga: Politikus Boleh Datangi Sekolah asal Tak Pakai Atribut Partai

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat, sudah mendapat laporan lokasi APK yang melanggar. Petugas akan langsung diturunkan untuk mencopot APK tersebut.

"Data kota dapat dari Bawaslu. Kalau pastinya nggak tahu sekitar 100 lebih titik. Ini merata (di setiap daerah) terutama di dalam gang," kata Tamo.


Simak Juga 'Beda Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/imk)